DPRD Kabupaten Cirebon Soroti Penurunan Pendapatan BLUD Puskesmas dan Ketimpangan Tenaga Medis

DPRD Kabupaten Cirebon Soroti Penurunan Pendapatan BLUD Puskesmas dan Ketimpangan Tenaga Medis
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, menilai persoalan penurunan pendapatan BLUD di sejumlah puskesmas perlu dicermati secara serius dari sisi pengelolaan.
0 Komentar

KABUPATEN CIREBON — Penurunan pendapatan di sejumlah puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Cirebon mendorong DPRD setempat menyoroti efektivitas tata kelola manajerial sekaligus pemerataan tenaga medis. Kondisi ini dinilai memengaruhi kinerja fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam melayani masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, menilai persoalan penurunan pendapatan BLUD di sejumlah puskesmas perlu dicermati secara serius dari sisi pengelolaan. Menurut dia, pola manajerial yang berjalan belum sepenuhnya memaksimalkan potensi pendapatan yang bersumber dari layanan kesehatan.

“Aspek tata kelola perlu mendapat perhatian agar potensi pendapatan dari pelayanan kesehatan dapat dioptimalkan,” ujar Hasan.

Baca Juga:44 Keluarga Baduy Luar Terdampak Kebakaran Semalam, 19 Rumah Hangus Dilalap ApiPolsek Seltim Gelar Jumat Bersih dan Jumat Keliling, Perkuat Silaturahmi dengan Masyarakat

Di tengah sorotan terhadap tata kelola tersebut, pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon tetap memberikan penghargaan atas upaya jajaran Dinas Kesehatan serta tenaga kesehatan di lapangan. Berbagai terobosan dalam peningkatan kualitas layanan dan pemenuhan indikator kinerja utama dinilai tetap patut diapresiasi.

Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa merosotnya pendapatan BLUD di sejumlah puskesmas tidak dapat dibiarkan tanpa langkah evaluasi yang terukur. Dinas Kesehatan diminta menelusuri secara menyeluruh faktor-faktor yang melatarbelakanginya, termasuk kemungkinan adanya celah pada manajemen dan penyelenggaraan pelayanan sehari-hari.

Selain aspek manajerial, ketersediaan tenaga medis—khususnya dokter umum dan dokter gigi—menjadi sorotan penting DPRD. Keberadaan dokter dinilai berperan langsung dalam menjaga mutu pelayanan sekaligus menopang penerimaan puskesmas, termasuk melalui skema kapitasi BPJS Kesehatan.

“Kekurangan atau belum meratanya tenaga medis berpotensi memengaruhi kemampuan puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemenuhan kebutuhan dokter perlu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tersebut,” kata Hasan.

Melalui evaluasi tata kelola BLUD dan penyesuaian distribusi tenaga medis sesuai kebutuhan tiap wilayah, DPRD berharap puskesmas di Kabupaten Cirebon dapat bekerja lebih optimal. Bagi lembaga legislatif, penguatan kualitas layanan kesehatan, kecukupan tenaga medis, dan pengelolaan keuangan yang profesional serta akuntabel harus berjalan beriringan agar status BLUD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan daerah. (adv)

0 Komentar