KABUPATEN CIREBON — Pergeseran musim menuju periode hujan mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon memantapkan payung kebijakan kebencanaan untuk meredam ancaman banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon tengah menyiapkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi yang direncanakan berlaku mulai 2 November 2026 hingga 31 Mei 2027.
​Penyusunan regulasi daerah tersebut menandai peralihan fokus penanganan kebencanaan di Kabupaten Cirebon dari ancaman kekeringan menuju potensi bencana akibat meningkatnya curah hujan. Kebijakan ini dirancang agar langkah pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan darurat memiliki pijakan koordinasi yang lebih kuat serta selaras dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat di tingkat provinsi.
​Analis Ahli Muda Kebencanaan BPBD Kabupaten Cirebon, Juwanda, mewakili Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon Syamsul Huda, menjelaskan bahwa tahapan kebijakan telah bergeser dari fase kekeringan ke fase hujan.
Baca Juga:DPRD Kabupaten Cirebon Soroti Penurunan Pendapatan BLUD Puskesmas dan Ketimpangan Tenaga Medis44 Keluarga Baduy Luar Terdampak Kebakaran Semalam, 19 Rumah Hangus Dilalap Api
​”SK Bupati tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi kekeringan sudah selesai. Sekarang berganti dengan keputusan bupati untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi yang di dalamnya ada banjir, puting beliung, dan tanah longsor,” ujar Juwanda, Kamis (19/11/2026).
​Menurut Juwanda, masa berlaku SK Bupati yang diproyeksikan hingga 31 Mei 2027 menyesuaikan dengan tenggat waktu keputusan Gubernur Jawa Barat sebagai rujukan penyusunan kebijakan di daerah. Untuk menyelaraskan langkah teknis tersebut, BPBD Kabupaten Cirebon telah menggelar koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat melalui pertemuan di Bandung sekaligus melakukan konsolidasi internal terkait kebutuhan penanganan di lapangan.
​Di luar penguatan regulasi dan koordinasi lintas level, kesiapan sarana pendukung penyelamatan menjadi sorotan utama. BPBD Kabupaten Cirebon mengajukan usulan tambahan armada mobil rescue beserta paket kesiapsiagaan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingat ketersediaan kendaraan penyelamatan yang dinilai masih terbatas.
​”Mobil rescue di BPBD Kabupaten Cirebon baru satu. Perlu tambahan dari BNPB. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan dapat lagi dari BNPB,” ungkap Juwanda.
​Sementara fokus kebijakan bergeser ke arah ancaman musim hujan, persoalan kebutuhan air minum di sejumlah titik desa ternyata belum sepenuhnya tuntas. BPBD tetap menyalurkan bantuan distribusi air bersih bagi warga yang membutuhkan meski periode status kesiapsiagaan kekeringan telah berakhir.
