“Selama ini kita masih terkendala dalam menyalurkan BBM bersubsidi untuk para nelayan. Dari alokasi 2,25 juta kiloliter, baru bisa kita realisasikan sekitar 747.500 kiloliter,” ungkap Hanif.
Untuk menutup celah ketimpangan distribusi sekaligus memperluas jangkauan penerima yang sah, pemerintah tengah mengintegrasikan tiga basis data Kementerian Kelautan dan Perikanan—yakni Kusuka, Silat, dan Simkada—dengan sistem XStar milik BPH Migas. Dalam skema integrasi nasional tersebut, Kabupaten Cirebon mencuat sebagai salah satu percontohan karena kesiapan datanya yang telah rampung 100 persen.
“Kami berharap dalam dua sampai tiga bulan ini integrasi data semakin gencar dilakukan sehingga nilai tukar nelayan benar-benar mampu kita tarik lebih tinggi,” harap Hanif.
Baca Juga:Iming-iming Gaji Rp25 Juta Berujung Penahanan di Korea, Polisi Bongkar Praktik TPPO di IndramayuTemuan Posko di Bogor Warnai Langkah Bareskrim Usut Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo
Dengan sinkronisasi data yang terhubung langsung ke sistem penyaluran energi, langkah pembenahan di Cirebon diharapkan menjadi rujukan replikasi bagi daerah pesisir lain agar subsidi BBM benar-benar menopang produktivitas dan kesejahteraan nelayan. (dbs/red)
