INDRAMAYU – Janji manis upah menggiurkan sebesar Rp25 juta per bulan dengan proses kilat tanpa pelatihan justru berbuah petaka bagi seorang warga asal Kabupaten Indramayu yang hendak mengadu nasib ke Korea Selatan. Upaya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara perseorangan dengan dokumen tidak sesuai prosedur tersebut akhirnya terbongkar setelah jajaran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Indramayu meringkus dua orang tersangka perempuan.
Kedua tersangka yang diamankan dan ditetapkan sebagai pelaku adalah S (58 tahun), warga Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, serta SN (37 tahun), warga Desa Sukagumiwang, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Keduanya diduga kuat terlibat dalam praktik dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penempatan PMI secara nonprosedural.
Kapolres Indramayu AKBP Prianggo PM melalui Wakapolres Kompol Tahir Muhiddin didampingi Kasat Reskrim AKP Moh. Arwin Bachar menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan polisi bernomor LPB/1442/XI/2026/SPKT/Polres Indramayu/Polda Jawa Barat yang masuk pada 16 November 2026.
Baca Juga:Temuan Posko di Bogor Warnai Langkah Bareskrim Usut Dugaan Makar terhadap Presiden PrabowoRayakan Anniversary ke-33, Hotel Santika Cirebon Hadirkan Promo Menginap selama 33 hari!
Dari rangkaian penyidikan, jalur pemberangkatan ilegal ini mulai merajut benang merahnya pada Agustus 2026 ketika korban—warga Desa Sukasari, Kecamatan Arahan—mencari peluang kerja ke luar negeri. Melalui perantara temannya berinisial A (35 tahun), korban diarahkan menemui tersangka S yang bertindak sebagai sponsor lapangan.
“Tersangka S pada waktu itu menawarkan pekerjaan sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, atau housekeeping di Korea Selatan dengan janji gaji sebesar Rp25 juta per bulan dan kontrak kerja enam bulan yang dapat diperpanjang,” ungkap Tahir dalam konferensi pers di Indramayu, Jumat (20/11/2026).
Untuk meyakinkan korban, pihak pelaku mengklaim seluruh urusan keberangkatan dapat rampung dalam waktu maksimal satu bulan dengan syarat menyerahkan dokumen identitas serta biaya proses sebesar Rp55 juta. Pola perekrutan instan inilah yang menjadi celah utama para pelaku dalam mengabaikan jalur resmi.
“Modus operandi yang digunakan tersangka yaitu merekrut korban untuk bekerja ke luar negeri tanpa harus mengikuti pelatihan dan prosedur resmi,” jelas Tahir.
Pertemuan lanjutan terjadi pada 29 Agustus 2026 ketika tersangka S membawa korban berjumpa dengan tersangka SN guna memaparkan kembali skema pemberangkatan. Dana Rp55 juta tersebut kemudian dibayarkan korban secara bertahap melalui tersangka S untuk diteruskan kepada tersangka SN.
