BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah antisipatif yang terukur dan strategis dalam menghadapi ancaman nyata bencana gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang. Di bawah arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, wilayah Cirebon resmi disiapkan sebagai lokasi alternatif pusat pemerintahan serta pusat komando darurat apabila ibu kota provinsi di Bandung mengalami kelumpuhan total akibat guncangan gempa.
Langkah mitigasi makro ini dirumuskan melalui koordinasi intensif antara Pemprov Jabar dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kebijakan tersebut dihadirkan bukan sekadar sebagai dokumen perencanaan di atas kertas, melainkan bentuk kesiapsiagaan operasional guna menjamin keberlangsungan roda pemerintahan serta kecepatan respons pelayanan publik dalam situasi krisis.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, mitigasi bencana di era modern tidak boleh lagi bersifat reaktif atau sekadar berhenti pada seremoni rapat koordinasi. Pemerintah dituntut untuk menghitung secara cermat seluruh variabel kebutuhan di lapangan jauh-jauh hari sebelum bencana benar-benar terjadi.
Baca Juga:Nezar Patria Dukung Bandung Digital Safety Forum 2026, Siap Jadi Keynote SpeakerMotor Karyawan Toko di Waled Cirebon Digondol Maling, Dua Pelaku Terekam CCTV
“Jadi, dari sekarang skenarionya sudah kita hitung. Kalau terjadi Sesar Lembang, mobilisasi ke mana, jalurnya lewat mana, berapa truk yang dibutuhkan, logistiknya apa, dan teknologi informasi apa yang disiapkan,” ujar Dedi, Selasa (13/10/2026).
Dalam cetak biru mitigasi darurat tersebut, pemerintah daerah memetakan berbagai aspek krusial secara detail. Hal ini mencakup ketersediaan armada truk logistik, kelayakan jalur mobilisasi dan evakuasi yang menghubungkan Bandung dengan wilayah timur Jawa Barat, ketersediaan cadangan pangan serta air bersih, hingga keandalan infrastruktur teknologi informasi pendukung komunikasi darurat.
Dedi juga menginstruksikan setiap perangkat daerah dan dinas teknis terkait untuk proaktif menghitung kebutuhan spesifik di sektor masing-masing. Jika eskalasi darurat menuntut pengerahan armada pengangkut dalam skala besar untuk distribusi bantuan kemanusiaan, persiapan teknisnya wajib dicicil dari sekarang guna memangkas risiko kelambanan birokrasi di saat darurat.
Dipilihnya Cirebon sebagai pusat pemerintahan darurat didasarkan pada pertimbangan geografis, daya dukung infrastruktur, serta posisi strategis wilayah timur Jawa Barat yang dinilai lebih aman dari episentrum Sesar Lembang. Dengan skenario ini, kekhawatiran atas lumpuhnya komando birokrasi dapat diminimalisasi, sehingga negara tetap hadir memberikan perlindungan optimal dan mempercepat pemulihan bagi masyarakat yang terdampak bencana. (dbs/red)