GMPI juga memastikan akan mengirimkan ulang surat permohonan audiensi dan menegaskan bahwa pertemuan lanjutan harus dihadiri langsung oleh Camat Jayakerta.
“Kami ingin jawaban langsung dari camat sebagai pengambil kebijakan. Bukan lagi melalui perwakilan,” tegasnya.
Lebih jauh, GMPI membuka kemungkinan langkah lanjutan apabila tidak ada respons serius dari pemerintah kecamatan. Langkah tersebut mencakup aksi terbuka hingga dorongan audit oleh Inspektorat.
Baca Juga:Jadwal Big Match Persib vs Arema FC Berubah, Kick-off Lebih Awal dari SemulaMenanggapi Kebijakan KDM, Korlantas Polri Izinkan Perpanjangan STNK Tanpa Menunjukkan KTP
“Jika pola ini terus berulang, kami akan menggelar aksi dan mendorong audit hingga pelaporan ke aparat penegak hukum. Ini soal akuntabilitas anggaran, bukan hal sepele,” tandasnya.
GMPI mengingatkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan publik bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang melekat pada setiap penyelenggara pemerintahan.
“Jika forum klarifikasi saja dihindari, maka publik berhak mempertanyakan: apa yang sebenarnya sedang disembunyikan?” pungkasnya.(zen)