Memasuki agenda inti mengenai kesejahteraan petani, Rokhmin memaparkan tujuh strategi yang berangkat dari realitas skala usaha tani. Ia mengilustrasikan kebutuhan pendapatan rumah tangga petani dengan asumsi satu keluarga beranggotakan empat orang—ayah, ibu, dan dua anak—dengan satu pencari nafkah, lalu menyandingkannya dengan standar garis kemiskinan BPS dan Bank Dunia tahun 2026, yakni Rp700.000 per orang per bulan menurut BPS dan Rp3,5 juta per orang per bulan menurut acuan Bank Dunia.
Rokhmin juga mengutip kajian IPB dan FAO tahun 2018 yang menyebutkan bahwa budi daya padi sawah dengan luasan sekitar tiga hektare dibutuhkan agar petani dapat meraih pendapatan bersih rata-rata Rp14 juta per bulan. Angka tersebut kontras dengan rata-rata luas lahan garapan petani padi di Pulau Jawa selama tiga dekade terakhir yang hanya berkisar 0,8 hektare, sehingga perluasan skala usaha—misalnya menuju kisaran 2,5 hektare—dinilai menjadi agenda penting.
Selain penguatan skala usaha, strategi kedua adalah penerapan panca usaha tani yang mencakup pengolahan tanah secara tepat, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, pengaturan irigasi, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu. Ketiga, negara perlu menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian berkualitas dengan harga terjangkau, mulai dari benih unggul, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan) yang mudah diakses petani.
Baca Juga:Serapan CSR Kota Cirebon Masih Jauh dari Potensi, DPRD Desak Optimalisasi Tim FasilitasiAncaman Hidrometeorologi, Seluruh 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Resmi Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana
Pada strategi keempat dan kelima, Rokhmin menekankan pentingnya hilirisasi dan perluasan pasar. Ia mendorong penguatan industri pengolahan serta pengemasan hasil pertanian agar komoditas tidak dijual mentah semata, diikuti pengembangan pasar domestik dan ekspor yang mampu menjaga harga menguntungkan bagi petani tanpa membebani konsumen.
Sementara itu, strategi keenam menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia petani melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan berkelanjutan. Adapun strategi ketujuh mengarah pada kebijakan ekonomi makro yang berpihak pada sektor pertanian, mencakup kebijakan moneter, fiskal, ekspor-impor, serta perpajakan, yang menurut Rokhmin menuntut sinergi pemerintah, DPR, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
