Kendati berhasil mengukir prestasi manis, Pemkab Cirebon menyadari masih terdapat tantangan serta pekerjaan rumah (PR) strategis yang perlu dituntaskan. Salah satunya adalah kebutuhan mendesak akan hadirnya Halal Center atau Pusat Halal terpadu di Kabupaten Cirebon untuk menunjang pengembangan industri halal secara lebih terintegrasi dari hulu ke hilir.
Pada kesempatan yang sama, Suhartono juga memberikan klarifikasi mengenai pembagian wewenang kelembagaan. Ia menegaskan bahwa proses pendaftaran hingga penerbitan sertifikasi halal secara resmi bukanlah ranah Disperdagin, melainkan otoritas penuh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peran Disperdagin berfokus pada pembinaan, fasilitasi pendampingan, serta penyediaan sarana pendukung bagi para pelaku usaha.
Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag., turut menyampaikan apresiasi atas piagam penghargaan IHYA yang diterima. Diharapkan, capaian nasional ini dapat menjadi pemantik motivasi bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Cirebon untuk terus meningkatkan daya saing serta standardisasi halal pada produk-produk lokal. (red/dbs)