“Kalau ada orang yang suka memfitnah, menuduh tanpa bukti, jangan pernah diangkut ke hati. Biar kita tidak ikutan ‘gelo’,” seloroh Dedi.
Pemprov Jabar menggandeng Dinsos, Dinas Kesehatan, RSJ, dan pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi aplikasi ini. Data pasien yang masuk ke aplikasi akan menjadi dasar perencanaan anggaran obat, tempat perawatan, dan program rehabilitasi sosial. Dedi berharap dengan digitalisasi ini, penanganan ODGJ di Jawa Barat menjadi lebih manusiawi, cepat, dan terukur.
“Target kita jelas: tidak ada lagi ODGJ terlantar. Semua tertangani dan terpantau,” pungkasnya.
Baca Juga:1.000 Mangrove Ditanam di Pesisir Mundu, Ditpolairud Polda Jabar Perkuat Edukasi dan Pelestarian Biota LautSetelah 18 Tahun Dinanti, DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Babak Baru Pemberantasan Korupsi Dimulai
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menambahkan, masyarakat yang melaporkan kondisi ODGJ dalam aplikasi Sapawarga perlu menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) serta nomor ponsel.
Setelah laporan masuk, proses selanjutnya yakni verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Jawa Barat. Jika laporan valid, maka pihak fasilitas kesehatan tingkat pertama akan melakukan kunjungan lapangan. Kemudian, diputuskan ODJG dirawat di Rumah Sakit (RS) Jiwa Jawa Barat atau rumah sakit lain. Dokter RS Jiwa Jawa Barat akan memberikan penanganan lanjutan hingga pasien diperbolehkan pulang.
Penanganan ODJG tak berhenti sampai di RS. Setelah diperbolehkan pulang, kondisi pasien bakal dipantau oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat. Puskesmas pun mendukung pemantauan kondisi dan kesinambungan layanan.
“Masyarakat bisa memantau perkembangan laporannya dengan memasukkan nomor tiket atau NIK di aplikasi Sapawarga,” ucap Adi.
Menurut ia, pembuatan fitur Angkut ODGJ merupakan tranaformasi digital layanan kesehatan untuk memperluas akses masyarakat ke layanan kesehatan jiwa. Dengan adanya fitur tersebut, laporan terkait ODGJ menjadi terintegrasi sehingga tindak lanjut tidak terlambat.
“Setiap laporan diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti dan dipantau instansi berwenang sesuai tugasnya,” ujar Adi. (rls/hms)
