Operasi Zebra Lodaya 2026 Dimulai, 72 Polisi Dikerahkan di Cirebon, Pengawasan Sasar 10 Jenis Pelanggaran

Operasi Zebra Lodaya 2026 Dimulai, 72 Polisi Dikerahkan di Cirebon, Pengawasan Sasar 10 Jenis Pelanggaran
Apel Gelar Pasukan sebelum dilaksanakan Operasi Zebra Lodaya 2026 di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, Senin (16/11/2026).
0 Komentar

Ketujuh, kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu aspek yang diperiksa untuk memastikan kendaraan memenuhi persyaratan administrasi dalam penggunaannya di jalan raya.

Kedelapan, pengendara sepeda motor yang berboncengan melebihi ketentuan. Praktik tersebut dapat memengaruhi keseimbangan kendaraan, mengurangi ruang gerak pengendara, serta meningkatkan risiko kecelakaan ketika melintas di jalan raya.

Kesembilan, pengendara yang menerobos lampu merah. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap sistem pengaturan lalu lintas dan dapat membahayakan pengguna jalan lain yang sedang melintas sesuai hak jalannya.

Baca Juga:HKN ke-62, Dinkes Kabupaten Cirebon Perkuat Deteksi Dini TBC, Puskesmas Didukung Peralatan Kesehatan ModernKolaborasi Lintas Sektor, Forkopimcam Ciledug Ambil Langkah Strategis Urai Kemacetan Jalur Industri

Kesepuluh, pengendara yang melanggar marka atau rambu lalu lintas. Kepatuhan terhadap marka dan rambu menjadi bagian penting dalam menjaga keteraturan arus kendaraan, menghindari konflik antarpengguna jalan, serta mencegah terjadinya kecelakaan.

Sepuluh sasaran tersebut menjadi perhatian petugas selama operasi berlangsung. Kepolisian berharap pengawasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran itu dapat mendorong masyarakat lebih disiplin dan tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.

Pencegahan Lebih Diutamakan, Penindakan Tetap Berjalan

Dalam keterangannya, Kompol Ari Nugroho menegaskan bahwa penindakan bukan satu-satunya pendekatan yang digunakan dalam Operasi Zebra Lodaya 2026. Porsi kegiatan preemtif dan preventif justru lebih besar dibandingkan tindakan represif. Ia menyebutkan, pelaksanaan operasi mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif dengan porsi sekitar 70 persen, sedangkan penegakan hukum atau tindakan represif mencapai sekitar 30 persen.

“Pelaksanaan operasi ini kami mengutamakan kegiatan preemtif, kemudian preventif sebesar 70 persen, sedangkan represif sekitar 30 persen,” katanya.

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa operasi tidak hanya diarahkan untuk memberikan sanksi kepada pengendara yang melanggar, tetapi juga menitikberatkan pada upaya membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

Melalui pendekatan preventif, kepolisian berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Sementara langkah preventif dilakukan untuk mencegah munculnya pelanggaran dan potensi gangguan keselamatan di jalan raya. Adapun penegakan hukum tetap menjadi bagian dari pelaksanaan operasi, terutama terhadap pelanggaran yang ditemukan petugas dan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan lalu lintas.

Penggunaan ETLE juga menjadi salah satu instrumen untuk mendukung proses penegakan hukum secara elektronik. Dengan memanfaatkan sistem tersebut, pengawasan dan penindakan diharapkan dapat berjalan lebih efektif sesuai mekanisme yang berlaku.

0 Komentar