Pihak keamanan yang terlibat dalam Pilkada Serentak 2018, yaitu personel linmas di TPS sebanyak 763.633 personel, 163.485 personel Polri, dan 35.5544 personel TNI. “Angka di atas baru yang tercatat. Nanti kalau semua (NPHD) sudah ditandatangani bisa naik jadi Rp 20 Triliun. Luar biasa. Makanya mudah-mudahan ini (Pilkada 2018) sukses karena harga dari sebuah demokrasi yang harus dibayar negeri ini,” tukas Sumarsono.
Hal penting lain yang diungkapkan Kemendagri dalam Rakornas ini, yaitu tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemendagri telah membentuk tim bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas PNS, menegakkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan ASN, menegakkan larangan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, serta menyebarluaskan aturan terkait netralitas ASN.
Momentum Demokrasi
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto yang hadir dalam rakornas ini, menyebut bahwa ajang Pilkada merupakan momentum penting dan strategis. Ajang demokrasi melalui Pemilihan Kepala Daerah langsung bisa membangkitkan eksistensi kita sebagai bangsa.
Baca Juga:Pengguna E-Tol Kecewa, Bayar Rp 75 Ribu, Isinya Cuma 50 RibuBandung Kunafe, Jajanan Zaman Now Kota Bandung
Maka dari itu, dalam proses Pilkada ada mekanisme yang harus terus diperbaharui. Kata Wiranto, Pilkada menjadi penentu pemimpin bangsa, sehingga pemimpin hasil Pilkada harus memiliki kualitas atau kompetensi agar masyarakat atau sebuah bangsa bisa berjaya.
“Harus ada langkah dinamis yang tidak statis, sebab yang kita hadapi (dalam Pilkada) adalah manusia. Dengan demikian maka tugas yang kita hadapai adalah tugas yang harus dikoordinasikan, disinkronkan, diserasikan antara rakyat yang memilih, dengan pemimpin yang akan dipilih, dan partai politik yang sebenarnya punya tugas luar biasa merekrut, menyeleksi calon pemimpin untuk kemudian dipertandingkan dalam Pemilu,” ungkap Wiranto dalam Rakornas Pilkada Serentak 2018 di Hotel Kartika Candra, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta, Senin (23/10/17).
“Partai Politik tentu telah berusaha menampilkan calon-calon pemimpin yang punya kompetensi yang baik. Tapi kita juga tahu bahwa parpol juga punya obsesi ingin menang. Dan terkadang antara keinginan parpol yang ingin menang dengan kewajiban untuk menampilkan pemimpin yang punya kompetensi sebagai pemimpin ini bertabrakan. Nah, saya bisa berbicara seperti itu karena saya mantan pimpinan partai politik. Di satu sisi partai politik punya kewajiban menyeleksi masyarakat calon pemimpin untuk dimasukan dalam pertandingan tingkat daerah dan tingkat nasional, sehingga kutub yang paling ujung yang menentukan baik-buruknya pemimpin adalah partai politik,” paparnya.