Jabar Tetapkan 11 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2018
BANDUNG – Tahun 2018 memiliki arti penting dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini karena tahun depan merupakan penyelesaian kebijakan-kebijakan dan pencapaian target-target pembangunan sebagai gambaran keberhasilan pembangunan selama lima tahun pada periode 2013 – 2018.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan 11 (sebelas) program prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk 2018. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan hal tersebut dalam rapat kerja dan penandatanganan nota kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2018 di Ruang Bamus Gedung DPRD Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 27, Rabu malam (30/8/17).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Aher bersama Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dan para Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, yaitu Haris Yuliana, Irfan Suryanagara, dan Ade Barkah Surachman sekaligus sebagai Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat. Selain itu, pada kesempatan ini dilakukan pula penyerahan rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017.
Baca Juga:Masyarakat Kampung Pancasila akan Perjuangkan Tempat TinggalnyaNasDem PKB Merajut Kemesraan Jelang Pilkada
“Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pembobotan terhadap isu strategis pembangunan Jawa Barat Tahun 2018, maka ditetapkan Sebelas Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018,” ungkap Aher dalam sambutan pengantarnya.
Kesebelas program prioritas tersebut, diantaranya:
1) Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan;
2) Akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
3) Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan;
4) Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha, dan pariwisata;
5) Peningkatan ketahanan pangan, energy, dan sumber daya air;
6) Peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan Daya Saing Industri;
7) Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan;
8) Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;
9) Penanggulangan kemiskinan;
10) Peningkatan penataan ruang daerah; dan
11) Peningkatan Kualitas kependudukan.
Aher mengatakan bahwa program-program tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, kualitas SDM, serta kesejahteraan masyarakat. “Disebut prioritas karena ini sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sangat berkaitan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan,” kata Aher usai rapat kerja.