KOTA BANDUNG – Sebanyak tiga juta pengangguran di Jawa Barat (Jabar) diproyeksikan mendapat lapangan pekerjaan hingga 2023. Jumlah pengangguran itu dianggap bertambah signifikan akibat pandemi COVID-19.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi saat peluncuran jabarjawara.id di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/4/2021).
Selain menyediakan informasi lowongan kerja, portal dalam jaringan (online) tersebut diharapkan bisa menghimpun berbagai data yang diperlukan terkait industri dan ketenagakerjaan.
Baca Juga:Kalahkan Kab Bandung 3-0, Tim Voli Kab Bekasi Lolos Babak KualifikasiMuskab VII KADIN Kabupaten Bekasi Dibuka Bupati Bekasi
Taufik menjelaskan, tiga juta pengangguran diproyeksikan mendapat hak pekerjaan melalui situs tersebut. Dalam portal ini lowongan perkerjaan dari seluruh perusahaan di Jabar dapat diakses para peminat.
Selain itu, para peminat inipun bisa mengikuti tes minat dan bakat di portal tersebut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, terdapat 80 ribu perusahaan yang bermitra dalam program ini.
Taufik mengaku akan terus menambah perusahaan untuk memperluas pasar lapangan kerja. “Berharap seluruh perusahaan masuk ke sana, ini menjadi hal yang sangat krusial, (penambahan) ini bergerak terus. Semakin lama perusahaan semakin sadar. Selama ini, data itu baru sebagian, ini sangat vital,” katanya.
Pihaknya optimistis 2023 masalah pengangguran tertangani karena pemulihan pandemi COVID-19 terus berlangsung. “Kalau dunia usaha kita pulih, dua tahun ini sudah pemulihan sampai 2023 selesai. Tapi tidak seperti yang lalu, perusahaan pulih yang direkrut dari luar, tetap saja pengangguran,” katanya.
Lebih lanjut dia katakan, portal dalam jaringan (online) inipun diharapkan bisa menghimpun berbagai data yang diperlukan terkait industri dan ketenagakerjaan. Selama ini pihaknya kesulitan untuk menghimpun data ketenagakerjaan.
“Selama ini data kita hanya baru sebagian, jadi data penganggur yang baru itu hanya berdasarkan data BPS, 2,53 juta. By name by addres baru 80 ribu yang dirumahkan, 18 ribu yang di-PHK,” katanya.
Sulitnya menghimpun data ini dikarenakan setiap pihak memegang datanya secara masing-masing. “Perguruan tinggi, dinas pendidikan, mereka memegang data sendiri-sendiri. Demikian juga perusahaan, pegang data sendiri-sendiri,” katanya
Baca Juga:Pelopor IT Di Masa Pandemi, Kadiskominfo Jabar Raih Penghargaan InternasionalBulan Puasa, Alun-alun Ciledug Tetap Beroperasi Dengan Prokes Ketat
Padahal, menurut dia secara aturan setiap perusahaan wajib menginformasikan kepada pemerintah terkait penerimaan dan pemberhentian tenaga kerja. “Setiap perusahaan, kalau merekrut tenaga kerja, harus disampaikan ke pemerintah,” ujarnya.