Kemudian secara teori Jawa Barat yang memiliki penduduk 50 juta jiwa hanya memiliki 27 kabupaten/kota, sementara 40 juta penduduk Jawa Timur punya 38 daerah. Akibatnya, selain pelayanan publik yang kurang maksimal, dana transfer ke daerah juga berpengaruh. Perbandingan dana transfer Jabar dan Jatim mencapai Rp10 triliun dalam setahun. Maka, kata Kang Emil, Jabar idealnya memiliki minimal 40 kabupaten/ kota.
“Jadi kalau kita pakai rasio pelayanan publik dan dana transfer daerah maka harusnya Jawa Barat daerahnya minimal 40,” kata Kang Emil.
Sejauh ini Kang Emil melihat pemekaran daerah di Jabar dinilai berhasil seperti Kota Banjar yang sudah banyak prestasinya. Kemudian Kabupaten Pangandaran dan Bandung Barat yang kini jadi primadona karena pariwisatanya. “Itu contoh-contoh daerah pemekaran yang berhasil,” ucapnya.
Baca Juga:Soal Jadi Mensos, Risma Ikut Titah Bu Mega97,4% Sembuh! Arab Deklarasikan Kemenangan Lawan Covid, Indonesia Kapan?!
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin yang mewakili Bupati Bogor mengatakan, Pemkab Bogor menyambut baik penyerahan dokumen usulan pembentukan calon daerah otonomi baru ini.
Menurutnya, usulan pemekaran daerah tersebut hanya didasari oleh kebutuhan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa merata dan lebih efektif.
“Ini dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Bogor dan jumlah penduduk yang tahun 2020 ini diperkirakan menyentuh angka 6 juta jiwa,” ujar Sekda.
Calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Bogor Barat terdiri dari 14 kecamatan dan 166 desa dengan luas wilayah 37,64 persen dari luas induk yaitu Kabupaten Bogor. Sementara jumlah penduduk untuk Bogor Barat yakni 1.521.090 jiwa.
Burhanudin menuturkan, untuk lokasi calon ibu kota daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Bogor Barat yang sudah dikaji saat itu oleh Institut Teknologi Bandung ditetapkan yaitu di Cigudeg. Namun penetapan tersebut akan dikaji kembali termasuk kemungkinan calon ibu kota lainnya yaitu Rumpin dan Leuwiliang.
“Kami akan menyesuaikan karena Cigudeg ternyata daerah yang memiliki potensi kebencanaan sangat tinggi,” katanya.
Pihaknya juga telah menyepakati dukungan operasional dalam bentuk hibah sebesar Rp25 miiliar per tahun selama jangka waktu tiga tahun terhitung sejak peresmian daerah persipan otonomi baru Kabupaten Bogor Barat. “Untuk kepentingan pegawai yang akan dilimpahkan dari Pemkab Bogor sudah kami hitung yaitu sebanyak 3.898 ASN,” ungkapnya.