Epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah memaksimalkan pengendalian kasus terlebih dahulu kurang lebih selama tiga bulan. Hasil yang ada kemudian dapat digunakan untuk membuat keputusan soal kebijakan pembukaan sekolah tatap muka.
Dicky menyebutkan tiga kriteria yang harus dipenuhi sebelum membuka kembali sekolah tatap muka. Pertama, penurunan kasus harian dalam dua pekan berturut-turut. Kedua, tren penurunan kasus yang dibarengi dengan angka positivity rate di bawah 5 persen.
Ketiga, tingkat kematian akibat Covid-19 harus menyentuh satu digit setiap hari. Jika ketiga syarat itu terpenuhi, Dicky menilai pemerintah baru bisa mempertimbangkan sekolah tatap muka. Hal ini juga tentu harus dibarengi dengan implementasi protokol kesehatan yang tepat.
Baca Juga:Ngabalin Bantah Ditangkap KPK Bareng Manteri Edhy, “Saya Ada Di Rumah”Menteri Kelautan & Perikanan Pengganti Susi Ditangkap KPK
Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo juga mengatakan perizinan untuk membuka sekolah dengan proses belajar tatap muka berpotensi menambah kasus Covid-19 hingga memunculkan klaster sekolah.
Ia juga menilai pemberian izin pada pemerintah daerah untuk membuka sekolah tatap muka merupakan bukti bahwa pemerintah mengesampingkan faktor kesehatan masyarakat pada masa pandemi.
Menurut Windhu semestinya pembukaan kegiatan apapun pada masa pandemi harus melihat pada faktor-faktor epidemiologi di suatu daerah. Dalam ilmu epidemiologi, jika daerah tersebut menunjukkan tingkat risiko penularan tinggi, maka harus dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat.
“Ini yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memang tidak konsisten dan tidak berbasis pada kesehatan masyarakat, seharusnya pertimbangan pembukaan kegiatan apa pun yang memungkinkan kontak antar warga, termasuk siswa sekolah, didasarkan atas kondisi epidemiologi,” pungkas Windhu. (red/jp/dbs)