JAKARTA – Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat calon Kepala Daerah dari eks TNI maupun Polri yang ikut dalam kontestasi Pilkada serentak 2018. Pada Pilgub Jawa Barat 2018 misalnya, memunculkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Mayor Jenderal TNI Purn Dr. H. TB Hasanudin, S.E., M.M. dan Irjen Pol Dr. Drs. H. Anton Charliyan, MPKN dari PDIP. Selain itu, ada juga Mayor Jenderal TNI Purn. Sudrajat, M.P.A. sebagai calon Gubernur Jawa Barat yang didukung Gerindra, PKS, dan PAN.
Sementara itu di Sumatera Utara, muncul Dr. J. R. Saragih, S.H., M.M. seorang purnawirawan perwira TNI AD mantan dan Subdenpom Purwakarta, yang saat ini menjadi Bupati Simalungun ke-2 kalinya, dicalonkan sebagai Gubernur Sumatera Utara 2018 didukung Demokrat, PKB, dan PKPI. Selain itu ada Letnan Jenderal TNI Purn. Edy Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumut 2018 didukung PKS, Gerindra, PAN, Nasdem, dan Golkar.
Setara Institute dalam keterangannya menyatakan saat ini ada kecemasan akan netralitas TNI Polri terkait banyaknya purnawirawan TNI Polri ikut Pilkada.
“Tetapi kecemasan akan netralitas harus dinetralisir dengan kinerja Bawaslu dan penegak hukum lainnya untuk memastikan institusi TNI Polri tidak beroperasi, “kata Hendardi, Ketua Setara Intitute dalam keterangannya yang diterima JP, Sabtu, 20/1/2018.
Baca Juga:Pemkab Bekasi Lakukan Promosi-Rotasi Pejabat Eselon IIIProgram Citarum Harum Libatkan Mahasiswa, Pangdam III Siliwangi: Mahasiswa Sebagai Generasi Emas 2045
Ia melihat ada keberhasilan kepemimpimpinan TNI Polri dalam meraih kepercayaan public sehingga memiliki daya elektabilitas untuk berkontestasi. Menurutnya, secara normative anggota TNI/Polri memiliki hak sepanjang telah memenuhi persyaratan dengan pengunduran diri. “Untuk jangka panjang perlu dipikirkan mekanisme yang lebih terukur untuk memastikan ihwal netralitas ini, misalnya dengan masa jeda beberapa tahun bagi anggota Polri dan TNI, kapan bisa berkontes, “kata Hendardi.
Pada saat ini, Hendardi juga mengaku bahwa kepemimpinan pada dua institusi ini, jaminan itu (netralitas. Red) tampak dipegang teguh.
Sebelumnya, di Jakarta, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono mengatakan, pimpinan TNI selalu menekankan netralitas tentara terhadap segala bentuk politik praktis. TNI AD berencana membentuk pengawas khusus untuk memonitor dugaan penyimpangan netralitas anggotanya.