Sementara itu, Hery Susanto Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS) menyampaikan bahwa guna menghindari terus berulangnya kasus penanganan RS yang sering mengabaikan tindakan pelayanan kesehatan terhadap pasien RS maka pihaknya mendesak kepada pemerintah pusat maupun daerah agar segera menyusun standar pelayanan RS swasta secara nasional.
“Hal ini penting karena sekarang ini belum ada regulasi teknis itu. Tiap RS baik itu mitra BPJS kesehatan maupun bukan hanya mengacu standar pelayanannya masing-masing,” kata Hery Susanto.
Dalam regulasi yang dimaksud harus tertuang tentunya ketentuan yang memuat prosedur dan sanksi nya bagi RS, jika pihak RS itu bermasalah dikemudian hari. “Jika tidak ada standar tersebut, pasien sering menjadi korban peraturan RS yang lebih berorientasi bisnis bukan melayani dengan manusiawi,” imbuhnya.
Baca Juga:Summarecon Tawarkan Beragam Promo dan Kegiatan MenarikDD 2017 Desa Leuweunggajah Mantapkan Banyak Bidang
MP BPJS setelah mengkaji secara seksama, menilai BPJS kesehatan selama ini telah membuat pola fait accompli (ketentuan yang harus diterima) bagi publik luas, sebagai badan hukum publik yang urusi JKN.
Dikatakan, BPJS Kesehatan menjadi sentral poin dalam mengatur pola hubungan antar lembaga yang menjadi mitranya. Kita semua seolah terjebak dalam mainstream yang dimainkan BPJS kesehatan. Apa selama ini BPJS Kesehatan telah memainkan format hubungan antar lembaga yang kondusif dan koordinatif antar stakeholder. Kelihatannya setelah dilakukan monitor tidak pernah sama sekali ada.
“Selama ini belum pernah dipertemukan secara terbuka antara masyarakat dari berbagai komponen dengan faskes atau RS mitra BPJS,” tegas Hery Susanto.
Hery Susanto menambahkan bahwa antar stakeholder seakan disekat satu sama lain, tidak pernah ada suatu pola informasi yang sinergis yang mendukung program JKN secara baik. Yang ada hanya lah dari oleh dan untuk BPJS kesehatan itu sendiri. BPJS Kesehatan jangan eksklusif dan cenderung menjadi sumber konflik. Menjadi beban negara karena selalu defisit hingga minta kenaikan iuran dari masyarakat.
“BPJS harus tegas menjalankan asas kepatuhan faskes dan RS mitranya, jangan diskriminatif terhadap warga,” ungkap Hery.
MP BPJS menilai bahwa dalam banyak kasus BPJS kesehatan sering tidak berpihak kepada masyarakat. Ia lebih cenderung berpihak kepada faskes dan RS sebagai sesama profesinya. Mereka lebih takut kehilangan hubungan kemitraan ketimbang dengan masyarakat. Sebuah sindikasi kongkalikong yang cenderung mendekati nyata. Uang Rakjat disikat, uang negara diembat. BPJS kesehatan sumber konflik JKN makin mendekati realitas.