Secara organisasi, PMPRI menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan meminta adanya audit transparansi menyeluruh agar program gizi rakyat tidak terhambat oleh pemborosan anggaran operasional.
“Sikap saya sebagai Ketum PMPRI, saya tidak peduli seberapa rapi mereka menyusun laporan di e-katalog atau tender terbuka. Kalau rasa keadilan rakyat terusik, PMPRI akan terus bersuara. Satu rupiah pun uang rakyat harus punya dampak langsung ke perut rakyat, bukan ke kaki pejabat!” pungkas Kang Joker. (red)