BANDUNG – Tanggal 11 April 2026 menjadi momentum spesial bagi orang nomor satu di Jawa Barat. Tepat hari ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merayakan hari ulang tahunnya yang ke-55. Di usia yang semakin matang, pria kelahiran Subang, 11 April 1971 ini tidak hanya merayakan bertambahnya usia, tetapi juga merayakan satu tahun kepemimpinannya yang fenomenal dengan angka kepuasan publik yang nyaris sempurna.
​Sejak dilantik pada Februari 2025, langkah politik “Si Bungsu” dari Subang ini terus menjadi sorotan nasional. Berawal dari keluarga sederhana, Dedi merajut takdir politiknya dari kursi DPRD Purwakarta, menjadi Bupati Purwakarta dua periode, hingga akhirnya memenangkan hati warga Jawa Barat sebagai Gubernur periode 2025-2030.
​Kepuasan Publik Nyaris Mutlak dan Magnet Investasi
Memasuki tahun 2026, kepemimpinan Dedi Mulyadi mencatatkan rekor yang sulit tertandingi. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia periode Januari-Februari 2026, tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerjanya menyentuh angka 95,5%. Menariknya, dukungan paling masif datang dari generasi muda (Gen Z) dengan angka 98,1%.
Baca Juga:Kejar Target Juni, Pembangunan Sekolah Rakyat Cirebon DikebutWagub Erwan Lantik Anggota BPSK Jabar 2026-2031
​Kepercayaan publik ini linear dengan prestasi ekonomi. Di bawah arahannya, Jawa Barat kembali mengukuhkan diri sebagai “Raja Investasi” Indonesia. Hingga triwulan kedua 2025 saja, nilai investasi yang masuk ke tanah Pasundan sudah menembus Rp72,5 triliun, angka tertinggi secara nasional berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM.
​Kebijakan Tegas: Antara Solusi dan Kontroversi
Gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi dikenal dengan julukan The Disruptor. Ia tidak ragu melahirkan kebijakan radikal yang seringkali memicu perdebatan di ruang publik, namun memiliki tujuan sosial yang kuat. Beberapa kebijakan yang menjadi buah bibir antara lain:
​• Pendidikan & Ketertiban: Dedi secara tegas melarang kegiatan study tour sekolah karena dianggap hanya membebani orang tua dan lebih banyak unsur rekreasi ketimbang edukasi. Selain itu, ia mengusulkan pendidikan di barak militer bagi siswa yang terlibat tawuran.
• ​Sosial Ekonomi: Kebijakan kontroversial lainnya adalah usulan wajib KB/Vasektomi bagi pria penerima bansos, serta pelarangan sumbangan pembangunan rumah ibadah di jalan raya demi estetika dan keselamatan lalu lintas.
• ​Infrastruktur Berbasis Kemanusiaan: Di balik kontroversi, Dedi menunjukkan empati besar dengan fokus memperbaiki jembatan dan akses sekolah agar tidak ada lagi anak-anak sekolah yang harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai (bergelantungan).