BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Kamis. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah berlangsung efektif dan tidak mengganggu kelancaran roda pemerintahan.
Menurutnya, tolak ukur kinerja aparatur tidak semata-mata diukur dari kehadiran fisik di ruang kerja, melainkan dari capaian pembangunan yang dihasilkan. Ia menilai selama kebijakan ini berjalan, administrasi pemerintahan tetap berjalan lancar, bahkan realisasi belanja anggaran tercatat melampaui target.
“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” ujar Dedi Mulyadi usai menghadiri acara silaturahmi dengan pegawai Pemda Provinsi Jawa Barat dan para kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026).
Baca Juga:Pemkot Cirebon Salurkan Bantuan Pangan untuk 35 Ribu KPM, Tekan Dampak InflasiPutus Rantai Kemiskinan, Pemkab Cirebon Targetkan Sekolah Rakyat Jadi Kawah Candradimuka Siswa Prasejahtera
Pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga menyoroti persoalan efektivitas birokrasi, terutama terkait dengan struktur kelembagaan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini jumlah jabatan struktural masih terlalu besar jika dibandingkan dengan tenaga teknis yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat.
“Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan,” katanya.
Ke depan, ia menegaskan akan ada penguatan pada peran sumber daya manusia di bidang teknis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara langsung.
Selain membahas kebijakan WFH, Dedi Mulyadi juga menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran pegawai serta memaparkan sejumlah agenda strategis yang sedang berjalan. Di antaranya adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta proses pemeriksaan yang tengah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan diterapkannya WFH setiap hari Kamis, Pemprov Jawa Barat optimistis kinerja pemerintahan tetap dapat terjaga. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. (red)