Guru lainnya mengaku sejak akhir 2025 kerap bolak-balik memeriksa saldo rekening untuk memastikan tunjangan pencairan.
“Sudah sering cek ATM, tapi tidak ada tambahan saldo. Kalau ditanya, guru hanya diminta sabar,” keluhnya.
Menanggapi kabar tersebut, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon, Muhamad Ikhlas, saat dikonfirmasi pada Kamis (5/3/2026), membantah adanya praktik pungli di lingkungan kerja.
Baca Juga:DPRD Tekankan Peran Utama Sekretariat di Rencana Kerja 2027Komisi III DRPD Nilai Forum Muskel Belum Optimal Bahas DTSEN
“Wa’alaikum salam wr wb. Seuninge kula boten wonten pungli,” singkatnya. Pernyataan tersebut berarti, menurut pengetahuannya tidak ada praktik pungutan pembohong di lingkungan Kemenag Kabupaten Cirebon.
Namun, sejumlah guru menilai kondisi di lapangan justru bertolak belakang dengan pernyataan tersebut. Bahkan tidak sedikit guru yang disebut memilih berpindah dari lingkungan Kemenag ke Kementerian Pendidikan karena berbagai persoalan yang dinilai tidak sesuai harapan.
Beberapa di antaranya juga menyoroti promosi terkait penandatanganan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Guru yang telah lama mengabdi merasa tersisih oleh lulusan baru dalam proses seleksi.
Sebagian besar guru mengaku selama ini hanya mendapatkan janji tanpa adanya perbaikan nyata terhadap permasalahan yang mereka keluhkan. Meski banyak keluhan beredar, tidak banyak guru di lingkungan Kemenag yang berani berbicara secara terbuka karena khawatir akan dipersulit dalam urusan karier maupun administrasi lainnya.
“Paling hanya memikirkan dan berbagi di grup WhatsApp. Kami tidak berani berani keluar. Risikonya besar jika sudah ditandai,” ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, polemik terkait dugaan pungli, pemotongan tunjangan, serta keterlambatan pencairan insentif tersebut masih menjadi sorotan di kalangan guru agama di Kabupaten Cirebon. (jay/crd)