CIREBON – Program Badan Gizi Nasional melalui Makan Bergizi (MBG) digadang-gadang menjadi salah satu proyek strategis untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan Indonesia. Di atas kertas, program ini berkembang pesat dengan ribuan dapur layanan gizi yang terus bertambah di berbagai daerah.
Namun di lapangan, cerita yang muncul tidak selalu seindah laporan resmi. Dari wilayah Cirebon Timur, suara kritis para orang tua mulai bermunculan, mempertanyakan apakah makanan yang diterima anak-anak mereka benar-benar mencerminkan tujuan besar program tersebut.
Ambisi Nasional: 24.000 Dapur Layanan Gizi
Secara nasional, pemerintah mencatat percepatan besar. Hingga 24 Februari 2026, sebanyak 24.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan telah beroperasi dari Sabang sampai Merauke. Program ini dirancang menggunakan pola kemitraan dengan pihak swasta maupun komunitas lokal agar pembangunan fasilitas dapat berlangsung lebih cepat.
Baca Juga:Wagub Erwan Ajak Pengusaha Besar dan Menengah Jadi Mentor UMKM Jabar200 Pejabat Pemkab Cirebon Dilantik, Bupati Imron Lakukan Penyegaran Besar-Besaran
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut skema tersebut menjadi kunci percepatan program. Pemerintah bahkan menyiapkan dukungan dana operasional yang cukup besar. Setiap SPPG disebut menerima insentif sekitar Rp6 juta per hari, atau setara Rp144 juta per bulan, untuk memastikan layanan berjalan lancar.Menurut Dadan, pola kemitraan ini mempercepat realisasi program makan bergizi di berbagai wilayah Indonesia.
Cerita dari Cirebon Timur
Di tengah narasi keberhasilan tersebut, keluhan dari masyarakat mulai mencuat. Di sejumlah sekolah di wilayah Cirebon Timur, beberapa orang tua menilai menu yang diterima anak mereka belum mencerminkan standar gizi yang dijanjikan.Perbincangan semakin ramai setelah sebuah video yang diunggah akun Facebook Sri Yunsari viral di media sosial. Video itu ditonton ratusan ribu kali dan memicu diskusi panjang di kolom komentar.
Dalam video tersebut, Sri memperlihatkan isi paket makanan yang menurutnya jauh dari harapan.Dengan nada emosional dalam bahasa Cirebon, ia mempertanyakan bagaimana anak bisa sehat jika makanan yang diterima dinilai tidak layak. Unggahan itu dengan cepat menyebar dan memicu reaksi berantai dari warga lain yang mengalami hal serupa.
Paket Tiga Hari yang Dipersoalkan
Komentar lain datang dari akun Ani Yanto. Ia menunjukkan paket makanan yang disebut sebagai jatah tiga hari dengan nilai total sekitar Rp45.000, atau Rp15.000 per hari.Isi paket tersebut, menurutnya, hanya terdiri dari:- dua butir telur- roti- susu kotak kecil- tiga buah jeruk- kue apem