CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon berpeluang mengadopsi sejumlah kebijakan strategis nasional usai Bupati Cirebon Imron Rosyadi menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang dihadiri Presiden, gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Rakernas tersebut menekankan penguatan sinergi pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional, khususnya di sektor pangan, ekonomi desa, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.
Meski tidak ada kebijakan yang secara khusus ditetapkan hanya untuk Kabupaten Cirebon, sejumlah arahan strategis Rakernas dinilai relevan dan bisa langsung diterapkan oleh Pemkab Cirebon sesuai dengan karakter wilayah dan potensi daerah.
Penguatan Pangan dan Desa
Baca Juga:Heboh Gaji Guru Rp15 Ribu, Ini Penjelasan Pemkab SumedangGandengan Truk Lepas di Pantura Gebang, Empat Kendaraan Jadi Korban
Kabupaten Cirebon yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Jawa Barat berpeluang memperkuat kebijakan ketahanan pangan daerah sejalan dengan agenda nasional swasembada pangan. Arahan Rakernas membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan:
penguatan sektor pertanian, pemberdayaan petani, serta pengembangan desa berbasis pangan.
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Lokal
Rakernas juga menekankan penguatan ekonomi rakyat melalui desa dan kelurahan. Bagi Kabupaten Cirebon, kebijakan ini dapat diterjemahkan melalui: penguatan BUMDes, pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, serta peningkatan akses pasar dan pembiayaan usaha masyarakat.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam Rakernas, pemerintah pusat menegaskan pentingnya pelayanan publik yang efisien, transparan, dan terintegrasi. Arahan ini dapat menjadi dasar bagi Pemkab Cirebon untuk:
mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas layanan masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Sinkronisasi Program Daerah dengan Nasional
Rakernas juga menekankan agar pemerintah daerah menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan pusat. Hal ini membuka peluang bagi Kabupaten Cirebon untuk:
mengoptimalkan dukungan anggaran pusat, mempercepat pelaksanaan program strategis daerah, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Belum Ada Kebijakan Spesifik untuk Cirebon
Hingga saat ini, belum terdapat pernyataan resmi atau keputusan Rakernas yang secara eksplisit menyebut kebijakan khusus untuk Kabupaten Cirebon. Namun, kehadiran Bupati Cirebon dalam Rakernas menjadi momentum penting bagi Pemkab Cirebon untuk mengadopsi dan menyesuaikan arah kebijakan nasional ke dalam program daerah.