Harus Ada Dana Rp 70 Miliar Baru Kemenangan di Depan Mata
CIREBON – Masyarakat Kabupaten Cirebon sampai saat ini masih bertanya-tanya, tentang calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung di Pilkada Kabupaten Cirebon bulan November tahun ini. Padahal, tinggal 15 hari lagi atau tepatnya tanggal 27 Agustus Bulan ini, KPU Kabupaten Cirebon membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati.
Terkait hal itu, Dirut Firma Hukum Sandekala Trimurti, Zeki Mulyadi mengaku heran dengan dagelan politikus di Kabupaten Cirebon. Harusnya, di bulan Agustus atau minimal di pertengahan bulan ini sudah ada nama calon yang ditetapkan partai atau parpol koalisi. Namun, masyarakat dihadapkan pada kenyataan ketidak pastian.
“Masyarakat itu mau tau, siapa nama nama calon bupati cirebon yang sudah mendapatkan rekom. Tapi saya baca di setiap pemberitaan, hanya seputar masih memungkinkan semua parpol bergabung atau keluar koalisi. Nama calon saja masih banyak dan belum mengerucut,” ungkap Zeki, Minggu 11 Agustus 2024.
Baca Juga:Bey Machmudin: Kerja Sama yang Solid Kunci Keberhasilan Pilkada Jabar 2024Sekda Jabar Harapkan Guru Madrasah Cetak Calon Pemimpin Berkarakter
Zeki menduga, penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Cirebon, akan ada di injury time menjelang pendaftaran. Kemungkinannya, karena persoalan finansial yang dimiliki calon-calon yang masih sangat kurang. Dirinya berasumsi, biaya Pilkada Kabupaten Cirebon sangat mahal. Kalau saja ada calon atau pasangan yang punya duit Rp. 70 miliar, maka kemenangan di depan mata.
“Pertanyaannya, di Cirebon ada tidak yang punya duit Rp. 70 miliar, kan tidak ada. Kemungkinan ini yang masih menjadi pertimbangan dan hitungan parpol belum memunculkan nama pasangan calon,” ucap Zeki.
Hal senada dikatakan anggota komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon, Angga Maradeka. Pihaknya sering ditanya masyarakat, tentang kepastian siapa sebetulnya nama nama bakal calon bupati dan wakil bupati cirebon. Padahal, kalau memang sudah ada nama atau koalisi yang terbangun dengan solid, tinggal di publish ke publik. Ini supaya, tidak menjadi tanda tanya di masyarakat.
“Mungkin tidak jauh dari persoalan kekuatan finansial calon calon yang akan diberikan rekom. Biaya Pilkada itu mahal dan tidak mungkin hanya mengandalkan elektabilitas. Terus, sejauh ini siapa sih calon yang punya elektabilitas tinggi, toh semuanya standar,” terang Angga.