Namun informasi lainnya justru menyebutkan sebaliknya, bahwa 2 orang dari 6 orang warga yang menolak tersebut dikatakan sudah menerima uang kompensasi dari pemilik lahan. “Sudah ada 2 yang nerima uang kompensasi. Jadi tinggal 4 orang lagi yang belum. Tapi ada 3 orang yang akan segera menerima,” ujar sumber JP yang enggan disebut namanya.
Sementara itu, Kuwu Kalimeang Hatikah, saat dikonfirmasi di hari yang sama mengatakan, bahwa hingga saat ini belum ada satu warga pun yang menerima uang kadeudeuh atau komepnsasi. Namun versi kuwu, jumlah warga yang menolak yakni 5 orang bukan 6 orang.
“Sebanyak empat orang berada di ring 1, dan satu orang berada di ring 2. Dan semuanya masih belum menandatangani berkas perpanjangan tower BTS itu,” singkat Kuwu Kalimeang.
Baca Juga:Nyata Libatkan Masyarakat, Ketua DPRD Apresiasi Festival Milm Kampung Kota Cirebon 2024Suating Jabat Direktur Utama Bank BKC Selama 29 Tahun, Ketua DPRD Sebut “Rekor”
Sedangkan sumber JP lainnya menyebutkan bahwa Pemdes Kalimeang tetap teguh pada pendiriannya yakni tidak akan tandayangan sebelum semua polemik selesai. Bahkan uang kadeudeuh yang diberikan kepada kuwu dan para perangkat desa dikembalikan lagi kepada pemilik lahan atau perwakilan tower.
“Kalau bu kuwu memang dari awal gak mau nerima karena masih ada warga yang nolak, jadi langsung dikembalikan lagi. Yang pada nerima itu pamong desa, namun kabarnya sekarang sudah dikembalikan lagi. Info yang saya dengar, karena ada beberapa pamong ada yang uangnya sudah dipakai, akhirnya diganti dengan dipotong gaji. Kenapa begitu, mungkin karena gak mau kesandung masalah di kemudian hari,” ungkap sumber JP itu.
Informasi tersebut cenderung masuk akal, mengingat kuwu dan salah seorang pamong desa pernah mengatakan pada konfirmasi JP pertama kali, bahwa pada perpanjangan sebelumnya juga saat pendirian tower, ada beberapa tanda tangan yang masih kosong. Namun pembangunan dan perpanjangan tetap jalan. Bahkan disebutkan, jumlah uang kompensasi yang diberikan kepada warga pun tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga wajar Pemdes Kalimeang menjadi lebih hati-hati pada proses perpanjangan yang kedua ini. (tim jp)
PROSES PERPANJANGAN TOWER BTS DI DESA KALIMEANG TAHUN 2018-2023. MASIH BANYAK TANDATANGAN WARGA YANG KOSONG, TAPI KOK BISA DIPERPANJANG?