BANDUNG – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (LSM PMPRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat dengan tuntutan mosi tidak percaya terhadap Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat, Rabu (6/3/2024).
Perwakilan LSM PMPRI bertemu dengan H. Rahmat dan Dadan Syahrul dari Biro Kesra Pemprov Jawa Barat.
Aksi ini dilakukan menyusul adanya dugaan praktik nepotisme dan pungutan liar dalam proses seleksi calon petugas haji daerah pelayanan umum, pelayanan bimbingan ibadah, dan pelayanan kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
Baca Juga:Ajang Kreatifitas Seni Siswa Semarakkan Harlah MAN 4 Cirebon ke-27Puskesmas Cibogo Buka Pos Kesehatan di 5 Desa Terdampak Banjir
LSM PMPRI menduga bahwa proses seleksi yang dilakukan Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat tidak transparan dan diduga penuh dengan praktik nepotisme dan pungutan liar. Diduga bahwa calon petugas haji yang dipilih bukan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan, melainkan melalui hubungan darah, perkenalan, ataupun relasi dekat dengan oknum yang terlibat dalam proses seleksi. Hal ini sangat merugikan masyarakat, khususnya bagi mereka yang bermoral tinggi dan sadar hukum.
Dalam orasinya, mereka meminta Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat untuk menanggapi keluhan masyarakat, melakukan investigasi terkait dugaan praktik nepotisme dan pungutan liar, dan menyusun laporan hasil investigasi tersebut yang menjadi dasar untuk membuka kembali proses seleksi calon petugas haji daerah pelayanan umum, pelayanan bimbingan ibadah, dan pelayanan kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sesuai dengan prinsip transparansi, meritokrasi, dan kesetaraan.
LSM PMPRI menyatakan bahwa kejujuran, kredibilitas, dan transparansi sangat penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Jika Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat tetap melakukan praktik-praktik tidak benar yang merugikan masyarakat dan menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu, LSM PMPRI akan menuntut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat untuk mundur dari jabatannya.
Setelah menyampaikan orasi di depan kantor Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat, LSM PMPRI menyampaikan bahwa Kakanwil tidak ada di lokasi. Karena itu, mereka memutuskan untuk memindahkan aksi unjuk rasa mereka ke gedung Sate untuk melakukan audiensi dengan PJ Gubernur Jawa Barat.