Ketum PMPRI Prihatin Atas Krisis Moral pada Pileg DPRD 2024 di Jawa Barat

Ketum PMPRI Prihatin Atas Krisis Moral pada Pileg DPRD 2024 di Jawa Barat
0 Komentar

“Perlu ditekankan bahwa salah satu yang dapat dijadikan sebagai pemicu dugaan terjadinya korupsi, adalah modal di awal yang dikeluarkan Parpol dan Caleg yang sangat tinggi. Sehingga setelah terpilih mau tidak mau Caleg akan mencari dana untuk mengembalikan modal tersebut,” kata Joker lagi.

“Dana kampanye harus mempunyai rekening khusus, yang bisa diakses Bawaslu dan KPK. Maka Kami menuntut keberanian dan ketegasan KPK untuk mengungkapkan apabila memang terjadi kejanggalan dalam hal dana kampanye,” sambungannya.p

Pola yang terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat mempengaruhi integritas dan profesionalitas para penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, peran masyarakat dan media massa dalam mengawasi setiap tahapan dalam Pileg sangat penting. Masyarakat harus aktif dalam melaporkan setiap dugaan money politik atau kecurangan yang dilakukan oleh para pemimpin partai atau penyelenggara pemilihan. Media massa juga harus bertanggung jawab dalam melihat fakta dan menginformasikan ke publik secara transparan dan akuntabel mengenai kasus tersebut.

Ketum PMPRI Prihatin Atas Krisis Moral pada Pileg DPRD 2024 di Jawa Barat

Baca Juga:bank bjb Catatkan Laba Rp 2,1 Triliun, Pertumbuhan Didorong Melalui Anak Usahabank bjb Tuntaskan Proses Penyertaan Modal Tahap II ke Bank Bengkulu

Kepada awak media, Kang Joker juga mengungkapkan dugaan Money Politik yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung yang diduga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dengan bukti foto beberapa orang PPK yang menerima sejumlah uang.

“Foto ini akan menjadi multitafsir apabila Bawaslu tidak melakukan pendalaman atas informasi ini. Kami meminta Bawaslu dan KPK untuk mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai UU dan Pasal yang mengatur pelanggaran tersebut, dengan harapan memeriksa para penyelenggara dan ASN untuk menemukan akar masalah,” tegasnya.

“Bawaslu, KPU dan KPK harus bekerja sama untuk menjamin kejujuran dan probitas dalam setiap tahapan proses pemilihan, sehingga diharapkan setiap pemilihan umum dapat berlangsung dengan bersih dan adil, dan memperkuat kesadaran berdemokrasi di kalangan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya. (rls)

0 Komentar