Febri Diansyah yang saat itu menjabat sebagai juru bicara KPK mengakui hadir dalam rapat tersebut. Dia mengakui, rapat itu digelar karena terdapat sejumlah rencana OTT bocor, sehingga terduga korupsi gagal ditangkap. Bahkan ada kasus tim KPK justru terkena ‘OTT’ target yang hendak ditangkap. “Bahkan ada tim OTT yang tiba-tiba dihentikan mobilnya di jalan, saat turun ke daerah,” kata Febri kepada IndonesiaLeaks, Sabtu (19/6).
Kondisi tersebut, menurutnya menimbulkan keresahan di internal KPK. Sebab, para penyidik dan penyelidik sulit menjalankan tugasnya untuk menangkap pelaku korupsi. Saking kronisnya tingkat kebocoran kasus, kata Febri, tim OTT sampai-sampai harus menggunakan uang pribadi untuk menggar operasi menjerat koruptor agar rencananya tak diketahui pihak mana pun.
“Sampai ada inisiatif satgas untuk membiayai operasi mereka sendiri. Dan itu yang berhasil menjalankan OTT,” kata dia. Saut Situmorang juga mengakui ada dalam rapat tersebut. Ia bercerita, para kasatgas penyidik maupun penyelidik mengakui membuat petisi yang berujung rapat tersebut karena tingkat kebocoran rencana OTT mereka tak lagi bisa ditoleransi. Dia mengatakan, kebocoran kasus serta rencana OTT itu terekam dalam data operasi selama kepemimpinannya. Tahun 2016, KPK sukses melakukan 17 OTT. Setahun kemudian, 2017, ada 19 OTT. Kemudian, KPK ‘panen raya’ dengan 30 OTT pada 2018.
Baca Juga:Jabar Percepat Vaksinasi COVID-19 Untuk Warga 18 PlusGub Jabar Dorong Desa/Kelurahan Punya Ruang Isolasi Pasien COVID-19 Gejala Ringan & Sedang
Tapi 2019, jumlah OTT drastis turun menjadi 21 kasus. Kondisi tersebut, kata Saut, juga menjadi sebab rapat bersama seluruh kasatgas digelar. “Dari 30 kasus itu jatuh banget ke bawah. Kan pendukung KPK tetap banyak, tapi kenapa ada penurunan? Common sense-nya di situ,” kata Saut. Saut mengungkapkan, para kasatgas dalam rapat itu bercerita ada indikasi-indikasi kebocoran kasus serta rencana OTT mengarah berasal dari kedeputian yang dipimpin Firli Bahuri. Namun, kata Saut, rapat tersebut belum memutuskan kesimpulan siapa yang membocorkan kasus-kasus di KPK.
“Penyidik yang lapor yakin ada indikasi itu,” ujar Saut. Agar tak lagi ada kebocoran, pemimpin KPK kala itu bersepakat mengkaji pembentukan tim dari Kedeputian Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) untuk mengawasi proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.