DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat dan Fraksi PKS DPRD Jawa Barat menggelar refleksi akhir tahun 2020, yang digelar secara online melalui webinar zoom meeting, bersama media yang ada di Jawa Barat, Jumat, (18/12/2020). Agendanya adalah menyikapi pembangunan di Jawa Barat selama satu tahun ke belakang.
WEBMINAR – Ketua DPW PKS Jawa Barat yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu saat menggelar refleksi akhir tahun 2020, yang digelar secara online melalui webinar zoom meeting, bersama sejumlah media yang ada di Jawa Barat, Jumat, (18/12/2020).
Ketua DPW PKS Jawa Barat sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menyinggung soal keberhasilan Fraksi PKS DPRD Jabar mengenai sembilan Raperda yang berpihak kepada rakyat.
Baca Juga:Artis TA Ditangkap Polda Jabar Gara-gara ‘Bisnis Lendir’, Siapa Dia?AA Gym Senang, Pangdam III/Siliwangi Silaturahmi Ke Daarut Tauhiid
“Lima Raperda sudah selesai, ada tiga lagi saat ini termasuk salah satunya Raperda RPJMD karena terjadinya masa pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini,” jelas Haru saat menjelaskan paparan Refleksi Akhir Tahun 2020 Fraksi PKS DPRD Jabar, Jumat (18/12) sore.
Haru melihat RPJMD 2018-2023 harus ada perubahan, mengingat situasi pandemi Covid-19 masih panjang. “Dalam APBD perubahan 2020 misalnya, Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik seperti Alun-alun di beberapa kabupaten/kota serta Command Center. Seharusnya apa yang menjadi konsen Pemprov Jabar, seperti refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 harus dimaksimalkan,” imbuh Haru.
Haru menilai bahwa saat ini kebijakan yang ada belum maksimal berpihak kepada rakyat. Dia berharap anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di Kabupaten dan Kota tetap kritis.
“Bagaimanapun fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi disaat masa pandemi,” paparnya.
Fraksi PKS DPRD Jabar, bersikap agar Gubernur Jabar melanjutkan bantuan sosial Covid-19 di tahun 2021. “Di Pusat berlanjut, kenapa di Jabar tidak, harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini,” tegas Haru.
Perihal anggaran pembangunan di tahun 2021 pun, tak ada recofusing maksimal untuk penanganan Covid-19 di tahun 2021. Haru meminta penanganan Covid-19 di Jabar, harus maksimal. Pasalnya, jumlah penduduk di Jabar paling tinggi.