Ia menjelaskan bahwa, keberadaan JP bukan hanya sebagai reward saja, melainkan sebagai penyemangat semua karyawan RS. “Hal itulah kenapa masalah jasa pelayanan ini menjadi sorotan. Karena jangan sampai terjadi kesenjangan yang hanya membahagiakan sebagian kelompok saja. Cara pembagian jasa pelayanan ini berdasarkan apa? Polanya berdasarkan Peraturan Menteri, Perwal, atau hanya kebijakan Manajemen RS saja,” imbuhnya.
Sedangkan terkait anggaran covid-19 dari Kemenkes RI menurutnya sudah ada aturan baku yang mengaturnya. “Namun yang saya sayangkan mengapa hingga kini masih saja ada karyawan RSGJ yang mengeluh belum dibagikan tunjangan Covid, kami juga perlu tahu kejelasannya,” tandas Cicip.
Lebih lanjut dewan berbadan kekar ini menjelaskan bahwa jasa pelayanan dan tunjangan Covid-19 dari total Rp 47 miliar Biaya Tak Terduga (BTT) APBD Kota Cirebon dipakai untuk apa saja di RS Gunung Jati? “Berdasarkan keterangan Rumah Sakit sendiri mereka mendapatkan Rp 4,5 miliar dan 2,5 Miliar dialokasikan untuk pegawai dalam waktu satu tahun. Pembagiannya seperti apa? Begitu juga tunjangan Covid-19 pos-pos mana saja yang dapat anggaran tersebut. Karena jangan sampai ada karyawan yang ikut terlibat tapi tidak dapat tunjangan covid” ulasnya.
Baca Juga:Progres Kasus Penghinaan Wartawan, Kasat Reskrim Polresta Cirebon Mohon WaktuKecamatan Babakan Zona Hijau! Sudah Boleh dong Gelar Acara Siang – Malam?
Sedangkan Anggota Komisi III lainnya Fitrah Malik, menyoroti masalah fungsi dari Gedung IGD baru RSGJ yang dinilai jauh dari maksimal. “Ada beberapa poin yang sangat disayangkan. Karena baru lantai 1 saja yang sudah difungsikan, sedangkan lantai 2-5 belum. Bahkan di tahun 2021 juga belum bisa,” katanya.
Pihaknya memaklumi terkait alasan belum difungsikannya gedung tersebut mengingat anggaran tahun 2020 ini terdampak relokasi anggaran akibat covid-19. “Namun yang sangat disayangkan juga dioperasikannya ruang pada gedung tersebut fungsinya hanya sebagai gudang,” jelasnya.
“Pelayanan pasien rumah sakit juga jadi sorotan kami, agar kedepan bisa lebih diperbaiki seiring bertambahnya fasilitas, gedung baru, dan sebagainya. Karena sbesar apapun anggarannya kalau pelayanan tidak baik maka akan dianggap tidak berhasil,” beber Malik.
Untuk diketahui dalam sidak tersebut Komisi III hanya ditemui oleh Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan Medik dan Perawatan RS Gunung Jati, dr Siti Maria dan Wadir Penunjang, Kartubi. Sedangkan Direktur sedang tidak berada di sana karena ada kegiatan lain.