KOTA BANDUNG – Kajian Institut Jawa Barat (InJabar) Universitas Padjadjaran (Unpad) menyebutkan, ekonomi Jabar akan kembali normal alias sepenuhnya pulih dari dampak pandemi global COVID-19 pada 2025.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang juga Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar berujar, kajian pemulihan ekonomi yang dilakukan InJabar bisa menjadi kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar, asalkan terdapat indikator untuk mengukur keberhasilan mulai dari tahap penyelamatan ekonomi hingga penormalan.
“Dalam prosesnya ada indikator-indikator untuk mengukur apakah rencana penyelamatan hingga penormalan (ekonomi) ini berjalan dengan lancar,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– ditemui usai menerima audiensi jajaran InJabar Unpad di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (6/10/20).
Baca Juga:UU Cipta Kerja Disahkan, Gub Jabar: Kita Terima Dulu Lalu EvaluasiPengurus Jurnalis Bela Negara Kunjungi Marsda TNI I Nyoman Trisantosa di Mabes TNI Cilangkap
Adapun rinciannya, kajian InJabar menyebutkan bahwa ekonomi Jabar akan pulih sepenuhnya melalui tiga tahap. Tahapannya adalah penyelamatan ekonomi di tahun 2020-2021, pemulihan ekonomi pada 2022-2023, hingga penormalan ekonomi di 2024-2025.
Kepada InJabar, Kang Emil menitipkan agar kajian tersebut harus bisa menjadi kebijakan yang dimonitor melalui scoring implementasi.
“(Kajian) ini jangan hanya teori saja, tapi jadi kebijakan yang bisa di-monitoring. Karena setiap kebijakan turunannya itu harus ada scoring, apakah sudah baik dilaksanakan atau masih kurang,” ujarnya.
Selanjutnya, pembahasan mengenai langkah pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan di Jabar akan dilakukan lebih mendalam bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar dan perangkat daerah terkait lainnya.
Jabar sendiri memiliki tujuh potensi ekonomi baru pasca-COVID-19, yaitu: (1) meraup peluang investasi perusahaan yang pindah dari Tiongkok; (2) swasembada pangan; (3) swasembada teknologi; (4) mendorong peluang bisnis di sektor kesehatan; (5) digital ekonomi; (6) penerapan ekonomi berkelanjutan; dan (7) pariwisata lokal.
Sementara Injabar merupakan lembaga kepakaran di bawah Unpad yang didirikan pada Maret 2020 untuk untuk memfasilitasi implementasi hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan. Injabar menjadi think tank penyusun dan pengambil kebijakan untuk pembangunan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Jabar.
Adapun kerja sama Pemda Provinsi Jabar dengan InJabar Unpad merupakan bagian dari semangat kolaborasi dari akademisi untuk membangun Jabar. Hal itu pun sesuai dengan visi “Jabar Juara Lahir Batin melalui Inovasi dan Kolaborasi”.