Soal program deteksi dini itu, Ia mengakui bahwa RSJ tidak bisa bekerja sendiri melainkan harus melibatkan institusi lain seperti P2TP2A, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Bidang Pelayanan Sosial untuk mensosialisasikan hal ini kepada pemuda, remaja, dan orang tua tentang pentingnya mengantisipasi bahaya kecanduan gadget ini. Ia juga mengingatkan terkait layanan Rumah Sakit bagi pasien non penyakit jiwa.
DPRD Jabar juga memberikan apresiasi penuh untuk para dokter yang bekerja di RS milik Pemprov Jabar. Pihaknya menginginkan remunerasi para dokter agar jangan sampai turun dengan terbitnya sebuah kebijakan (Kepgub TPP No 910). Terkait ulasan ini, JP akan membahasnya pada berita terpisah.
“DPRD Jabar Komisi V akan mengawal ini. Kami akan berkunjung ke kementerian terkait dan juga melakukan kunjungan ke RS dr. H. Marzoeki Mahdi (RSMM) Bogor agar manajemen di sana bisa diterapkan juga di RS milik Pemprov dengan pola ATM (Amati, Tiru, Modifikasi),” pungkasnya.
Baca Juga:Hadiri Pelantikan Pengurus KNPI Kecamatan di Karawang, Ini Pesan Mak SriLaka Depan Kantor Camat Gebang, Korban Meregang Nyawa
Sementara itu, dikonfirmasi singkat via telepon soal kunjungan tersebut, Dirut RSJ dr. Elly Marliyani SpKJ. MKM menegaskan bahwa sejak kepemimpinannya di RSJ, kondisi di sana sudah banyak perubahan. Dalam memberikan pelaporan termasuk dalam Kunker Komisi V, Dirut juga selalu menyajikannya by data. Bahkan ia memastikan, kondisi di RSJ saat ini sudah 0 persen penolakan pasien.
“Di masa kepemimpinan kami pada bulan ke 4 sudah 0 persen penolakan pasien sampai sekarang. Jadi saya tegaskan kalau ada isu, kabar, atau berita-berita yang menyebutkan terjadi penolakan pasien, saya tegaskan itu hoaks. Saya ingin menjalankan kewajiban ini dengan amanah agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” kata dr. Elly. (jay/jp)