“Kalaupun tidak ada tempat atau lokasi untuk disewa, terpaksa kita bangun huntara (hunian sementara). Walau sebenarnya tidak ada huntara, tapi kita maksimalkan dititip di rumah-rumah penduduk dengan sewa. Itu yang sedang kita data,” ucapnya.
Ade mengatakan, pihaknya bakal mengidentifikasi permukiman mana saja yang tidak dapat dihuni. Jika ada rumah rusak ringan yang berada di wilayah rawan, pihaknya akan tetap memberikan hunian tetap.
“Walau rusak ringan, tetapi daerahnya kena longsor dan dianggap tidak layak hunian, berarti itu harus direlokasi. Berarti bukan dilihat dari kondisi rumah, tapi kondisi tanah. Kebutuhan sementara kita mesti hitung, misalnya, ada satu rumah diisi dua keluarga tetap mereka dapat penggantinya satu rumah, tidak per keluarga. Misalkan satu rumah untuk satu rumah,” katanya.
Baca Juga:PPDI Kab Cirebon Lapor ke Mendagri, Anggotanya Banyak yang Dipecat Sepihak oleh KuwuTerminal Barang Multimoda Bakal Hadir di Kabupaten Bekasi
“Kita masih data, karena harus valid datanya, harus diulangi, ulangi, ulangi lagi. Makanya, kita menginstruksikan kepada kepala desa untuk mendata dari berbagai klasifikasi. Dari rusak ringan sampai rusak berat. sampai tanahnya bisa dihuni atau tidak,” imbuhnya.
Guna mempercepat penanggulangan dan pemulihan, Pemkab Bogor memperpanjang masa tanggap darurat bencana di Bogor Barat sampai 30 Januari.
“Karena saya harus percepatan untuk masyarakat. kasian masyarakat juga. Sakit. dan siapa yang betah tinggal di pengungsian. Bila ada hunian sementara, siapa yang mau dititip-titip?” ucapnya.
Selain relokasi, rapat koordinasi tersebut membahas solusi penanggulangan bencana di Jabar secara komprehensif, baik yang akan dilakukan Pemda Provinsi Jabar, Kementerian PUPR, maupun pemerintah kabupaten/kota.
Turut hadir sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Bandung Barat, Wakil Bupati Bandung, Wakil Bupati Subang, Wakil Bupati Karawang, dan Bupati Indramayu. Semua kepala daerah dan perwakilan yang datang memaparkan problem dan solusi terkait penanggulangan bencana. (rls/hmsjbr)