CIREBON – Upaya ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan – Persatuan Guru Republik Indonesia (FHPTK-PGRI) Kab Cirebon untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam rencana aksi damai di depan Kantor Bupati dan DPRD Kab Cirebon, hari ini Selasa (3/12/2019) rupanya tidak berjalan mulus. Pasca pemberitaan “Perjuangkan Hak, Ribuan Guru Honorer Bakal Gelar Aksi Damai” diterbitkan sejumlah media, Minggu (1/12/2019), para pihak terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kab Cirebon memanggil langsung Ketua FHPTK-PGRI untuk berdiskusi pada H-1 aksi yakni Senin (2/12/2019) siang. Pada intinya Disdik meminta jumlah peserta aksi dibatasi dan tidak menggelar aksi di depan Kantor Bupati dan DPRD melainkan hanya di depan SMPN 1 Sumber saja.
BERTEMU – Jajaran Disdik Kab Cirebon bertemu dengan Ketua FHPTK-PGRI Kab Cirebon sehari sebelum aksi digelar.
Adapun hasil diskusi para pihak terkait seperti yang diterima redaksi Jabar Publisher pada Senin malam, dengan penanggung jawab dibawah edaran yakni Ketua FHPTK-PGRI Kab. Cirebon yakni SHOLEH ABDUL GHOFUR, S.Pd.I dan YUDHI PRAMONO, S.Pd adalah sebagai berikut:
Baca Juga:Lagi, Toto Uanggah Video! Kali Ini Bertitel “Babak Baru Kasus Meikarta Episode Rekayasa”Seorang Ibu Tewas di ‘Jalan Gotrok’ Karangwangun, Ini Faktanya
Hasil Diskusi FHPTK-PGRI bersama Kepala Dinas Pendidikan dan jajaranya, tanggal 02/12/2019 pukul 13.30 bertempat di SDN 1 Sumber:
- Kegiatan long march aksi damai mengawal penyusunan Perbup pada tgl 03/12/2019 dirubah hanya berkumpul di depan SMPN 1 SUMBER dengan jumlah peserta aksi damai, per kecamatan 5 orang.
- Kepala Dinas Pendidikan dalam hal ini berjanji untuk menyusun perbub yang akan memberikan kesejahteraan yang layak bagi honorer.
- Pengurangan jumlah peserta aksi damai ini disepakati dengan memberikan ijin langsung dari pak kadis utk memperbolehkan lima perwakilan dari FHPTK-PGRI kab. Cirebon ikut hadir di ruangan penyusunan Perbup sebagai bentuk pengawalan dari Honorer
- Percayakan perjuangan aspirasi honorer ini kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk dapat terealisasikan secepat mungkin sesuai dengan harapan honorer.
- Jika dalam penyusunan perbub tidak sesuai dengan aspirasi honorer, pak kadis akan mempersilahkan semua honorer sekabupaten untuk turun ke jalan.
Sementara itu, sumber JP, salah seorang guru honorer yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, bahwa adanya diskusi pihak-pihak diatas pada H-1 sebelum aksi merupakan bentuk penjegalan terhadap guru honorer yang ingin menyampaikan haknya. Pertemuan tersebut juga dianggap tidak elok, khususnya di kalangan rekan-rekan honorer yang murni ingin berjuang karena bisa memancing opini negatif.