Kemudian terkait rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran Cirebon Timur, Ia mengaku setuju karena banyak dampak positif yang diperoleh untuk masyarakat. “Saya juga kemarin termasuk salah satu yang ikut menerima audiens (terkait rencana pemekaran). Saya pikir pemekaran itu sebuah keniscayaan. Kita disini setuju, artinya memang pemekaran itu banyak dampak positifnya, yakni bisa mengakomodir tenaga kerja, terutama mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ulas Yuningsih.
Ia merinci, setidaknya ada 16 DOB di Jabar yang salah satunya adalah Cirebon Timur. Sebagai bentuk keseriusannya sebagai wakil rakyat, Yuningsih bersama rekan di Komisi II juga anggota dewan lainnya akan memfollow-up ini ke pemerintah pusat.
“Untuk akses pelayanan di wilayah Cirebon Timur kan jauh. Harus menempuh perjalanan sekitar satu jam lebih. Jadi saya berpesan tolong ikuti aturannya, penuhi syarat-syaratnya, kita akan sesegera mungkin ke Jakarta, untuk mencabut moratorium. Terus tolong, ini yang sering terjadi, biasanya panitia itu ditengah jalan pecah dan jangan juga mau menjadi ajang PHP (pemberi harapan palsu) manakala yang sebentar lagi di tahun 2020 akan Pilkada. Masyarakat dijanjikan oleh calon-calon Bupati jika terpilih akan segera pemekaran. Jadi harus dilandasi dengan cita-cita mulia bahwa pemekaran dilakukan untuk kebaikan masyarakat dan mendekatkan pelayanan,” pungkas Yuningsih.
Baca Juga:Ini Kata Sri Rahayu Anggota Komisi V DPRD Jabar Soal Pemekaran Cikampek & UMKGovinsider Innovation Awards 2019, Ridwan Kamil Inspirational Leader Asia Pasifik
Gayung pun bersambut, pasalnya Bupati Cirebon, H. Imron Rosyadi menyampaikan sikap politik yang juga menyetujui pemakaran daerahnya. “Saya setuju. Kalau memang itu sebuah kebutuhan. Hanya memang harus ada pengkajian secara menyeluruh dan matang,”tuturnya, Jumat 11 Oktober 2019. Pernyataan Imron menjadikan proses pemekaran Kabupaten Cirebon memasuki babak baru. Jika selama ini, bupati-bupati sebelumnya terkesan enggan menyinggung soal pemekaran, Imron justru sebaliknya.
Tanpa beban, dia menyampaikan sikap politiknya. Dia bahkan akan mendukung proses selanjutnya dengan catatan jika hasil kajian memang mengharuskan daerah itu dibagi dua kabupaten. “Apalagi, realitasnya dalam usulan Daerah Otonom Baru (DOB), Cirebon timur juga masuk kategori layak dan tercantum di RPJMD (Rencana Pembangunan angka Menengan Daerah) Jawa Barat,” tuturnya baru-baru ini. (adi/jay)