JAKARTA – Isu tentang kursi Kabinet Jokowi-Amin kembali menghangat di Kongres PDI-P. Padahal isu ini sudah sempat tenggelam seiring dengan banyaknya isu lain yang muncul dalam kancah politik nasional.
Pasalnya, dalam Kongres itu, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum yang kembali dipilih dihadapan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kalla, Wakil Presiden terpilih KH. Ma’arif Amin dan para ketua partai yang hadir serta semua peserta Kongres menyatakan dengan sangat tegas bahwa PDI-P harus diberikan jatah kursi lebih banyak dibanding partai lain.
Tentu permintaan ini tidak terlalu mengejutkan. Sebab PDI-P adalah partai pemenang Pemilu dan secara otomatis juga memiliki kursi lebih banyak di parlemen dibanding dengan partai koalisi pendukung 01 lainnya.
Baca Juga:Kenzie, Balita Asal Serang Wetan Raih Juara 1 Lomba Baby DanceMCS Bagi-bagi Daging Qurban Juga Santuni Anak Yatim & Dhuafa
Wajar saja dan malah semestinya memang begitu. Karena itu, Jokowi dalam sambutannya di Kongres PDI-P tersebut menegaskan bahwa akan memberikan jatah kursi lebih banyak kepada PDIP. Kelihatannya, partai politik lainnya juga tak akan keberadaan dengan hal itu.
“Namun, sebetulnya soalnya bukanlah semata pada berapa jatah kursi yang akan didapat partai koalisi? Juga, siapa dapat banyak dan siapa dapat sedikit? Atau, apakah juga partai pendukung yang tak masuk parlemen akan diberikan kursi kabinet? Bahkan apakah partai pendukung Paslon 02 juga akan dapat jatah? Lalu, apakah partai koalisi akan setuju jika partai pendukung Paslon 02 juga masuk kabinet? Bagaimana nasib partai koalisi pendukung Paslon 01 jika Jokowi “nekat” memberikan kursi kepada mereka?” kata Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow kepada wartawan, Sabtu (10/7).
Pertanyaan-pertanyaan tersebut, lanjut pengamat politik ini menegaskan, memang menarik dan penting secara politik. Tapi, bukan disitu persoalnya. Kata dia, asda soal lain yang lebih penting, yang “dengan sengaja” sering dilupakan atau diabaikan yaitu siapa saja figur-figur calon menteri yang akan diusulkan oleh partai?
“Apakah jatah partai akan diambil dari kader partai sendiri atau partai mau mengambil dari kalangan profesional atau akademisi? Lalu, apakah figur yang akan diajukan kepada Presiden cukup mumpuni untuk menjadi menteri? Dll, dst,” kata dia.