CIREBON – Adanya wacana ingin mengusut meninggalnya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) saat Pemilu Serentak 2019 dengan cara dilakukan autopsi, justru memunculkan penolakan di kalangan masyatakat, khususnya keluarga korban termasuk di wilayah hukum Polsek Gebang – Polres Cirebon.
TUNJUKKAN – Ahli waris Anggota KPPS yang meninggal di Desa Gagasari menunjukkan surat pernyataan menolak autopsi.
Seperti halnya di Desa Gagasari, Kec Gebang, Kab Cirebon yang juga ditemukan adanya petugas KPPS di bagian Linmas yang meninggal dunia bernama Suad (68 tahun). Perwakilan keluarga korban yakni Darwini, selaku anak korban, mengaku ikhlas dengan kepergian Suad sang ayah.
Baca Juga:Soal Petugas KPPS Meninggal, Keluarga Korban Asal Desa Pakusamben Tolak AutopsiPanglima TNI: Jadikan Ramadhan Momentum Merajut Kembali Silaturahmi & Persaudaraan
“Saya mewakili keluarga korban menyatakan menolak dilakukannya autopsi terhadap ayah saya, sebagai petugas KPPS bagian pengamanan (Linmas) di TPS 03 yang meninggal pada hari pencoblosan pukul 13:30 WIB karena kelelahan,” kata Darwini didepan Kepala Dusun setempat dan Kaur Program Desa Gagasari juga insan media, Selasa (14/05/2019) siang.
Serupa dengan penuturan istri korban bernama Murni. Memang secara posisi, keberadaan suaminya adalah tulang punggung keluarga. “Tapi yang namanya takdir ya kita ikhlas saja. Gak usah lah dibongkar-bongkar lagi makam suami saya, kasihan biar dia tenang di alam kubur,” terangnya.
Ia menceritakan, suaminya meninggal di rumah karena kelelahan. Menurutnya, sangat tidak mungkin kalau almarhum sengaja untuk dibuat meninggal dunia. Ia juga menambahkan, menjelang ajal sang suami, tidak ada firasat khusus bahwa Ia akan wafat. Namun almarhum sempat mengeluh capek waktu sepulang dari bertugas di hari pencoblosan.
“Ya dia sempat tanya anak-anak ada dimana, katanya capek juga. Terus dia duduk dipangkuan saya, tiduran. Tahu-tahu suami saya udah ninggal. Saya pikir tadinya dia tidur karena kecapean. Jadi gak cengap-cengap gitu, kaya orang tidur saja mas meninggalnya,” terang Murni.
Namun di sisi lain, Ia berharap pemerintah bisa memperhatikan keluarga almarhum seperti pahlawan demokrasi lainnya. “Syukur Alhamdulillah kalau memang ada santunan dari Pak Gubernur. Tapi sampai sekarang kami belum dapat, baru yang dari pak bupati saja Rp 2,5 juta dan piagam,” tandas wanita paruh baya ini penuh harapan.