Terkait kebocoran soal dan kunci jawaban USBN tersebut, Komisi V DPRD Jabar sudah meminta Dinas Pendidikan Jabar segera membuat tim investigasi untuk mengusut tuntas dugaan tersebut. Ketua Komisi V DPRD Jabar Syamsul Bahri mengatakan, penelusuran dan pengungkapan hingga tuntas sangat penting agar hal serupa tidak terulang di tahun-tahun mendatang.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengaku khawatir peristiwa ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak tak bertanggung jawab. Untung meyakini siswa sudah siap menjalani ujian. Kendati demikian, ucap dia, isu kebocoran soal dan kunci jawan USBN ini berpotensi mengorbankan siswa. “Oleh karena itu, ini harus diusut tuntas agar tidak terjadi kembali,” katanya.
Seperti diberitakan JP sebelumnya, Kunci jawaban USBN SD di Kabupaten Cirebon, diduga diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Data yang diperoleh JP menyebutkan, lewat aplikasi pesan whatsapp (WA) beredar penawaran oleh oknum, yang bisa memberikan kunci jawaban setiap item mata pelajaran. Dalam dialog oknum dengan calon ‘pembeli’, setiap mata pelajaran, dibandrol harga Rp 100 ribu, artinya jika dikali tiga mata pelajaran yang diujikan dalam USBN SD, menjadi Rp 300 ribu.
Baca Juga:Kekerasan Terhadap Jurnalis Warnai Hari Buruh Di BandungBupati Cantik Ini Dicokok KPK Tadi Siang
Ironisnya, oknum tersebut dalam percakapan Whatsapp menyebut-nyebut dua orang guru di lingkungan Disdik Kabupaten Cirebon, berinisial AP dan N. Kedua orang ini kata oknum itu dalam dialog pesan whatsapp, disebutkan sebagai ‘tim sukses UN’ di Kabupaten Cirebon. Oknum tersebut juga menjamin bahwa kunci jawaban USBN SD tahun ini dijamin 100 persen kebenarannya. Namun dalam dialog, pihak calon pembeli menolak tawaran oknum tersebut dan ingin hasil apa adanya saja.
Terpisah, Kabid SD Disdik Kabupaten Cirebon, Amin, mengaku kaget dengan mencuatnya isu seperti itu. Menurut dia, sampai saat ini dia tidak mengetahui adanya dugaan soal jual beli kunci jawaban. Amin berpendapat, tidak melakukan hal itupun (curang-red) tidak masalah, karena penerimaan siswa di jenjang berikutnya (SMP), berdasarkan sistem zonasi dan jalur preatasi. “Saya baru dengar ada isu seperti itu. Nanti saya kroscek ke lapangan. Coba saya tanyakan koordinator UN pak Ahmadi di UPT Talun,” kata Amin, Senin (22/4/2019).