Pertama, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran dan penyelenggaran sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
Menurut Mendagri, pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran yang mandiri dan tidak bergabung dengan perangkat daerah lainnya, serta penguatan Satpol PP dan Linmas menjadi sebuah keniscayaan, seiring dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban.
“Pembentukan dinas yang mandiri berpedoman pada hasil pemetaan urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016,” ujarnya.
Baca Juga:Ketok Palu! Jabar Punya Tiga Perda BaruKembangkan Desa, Jabar Akan Bangun 20 Jembatan di 2019
Kedua, melakukan penguatan kapasitas sumber daya aparatur secara kuantitas, terpenuhinya kebutuhan jumlah aparatur secara kualitas, serta terjaminnya kompetensi aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, termasuk di dalamnya jenjang karir dan kesejahteraan aparatur.
Langkah ketiga, yaitu melakukan penguatan kapasitas sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Hal ini terkait sarana dan prasarana proteksi aparatur dan penyelamatan masyarakat.
Keempat, alokasikan anggaran yang memadai bagi pencapaian target standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan penyusunan RKPD dan APBD.
Mendagri juga meminta, Satpol PP dan Linmas menjadi barisan terdepan dalam melawan racun demokrasi, yaitu politik uang, politisasi sara, serta penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks. Hal ini perlu dilakukan agar semua pihak dan komponen bangsa bisa mematuhi aturan politik secara elegan jelang Pileg dan Pilpres 2019.
“Sehingga proses demokrasi ini akhirnya akan melahirkan pemimpin bangsa yang berkiblat pada kepentingan masyarakat serta bangsa dan negara,” katanya.
Turut juga hadir dalam acara ini yaitu Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Syahrir, Walikota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Wakil Bupati Majalengka Tarsono, serta unsur FKPD Kota Bogor.