Sementara itu, menanggapi carut marutnya PD. BPR di Kab Cirebon menuju proses marger ini, Ketua LASKAR Indonesia Koko Ali Permana SH MH menegaskan, bahwa lembaganya akan mengawal ini hingga tuntas. “Tenang, kita tahu hukum. Dan Laskar Indonesia siap perang melawan berbagai ketimpangan, apalagi KKN adalah musuh agama dan negara. Perihal perbankan, punya undang-undang sendiri yaitu UU No 10 Tahun 1998. Jadi menyimpang atau tidak sebuah bank, acuannya adalah UU tersebut. Tentu, BI dan OJK wajib mengawasinya,” tegas Kang Koko, begitu dia akrab disapa.
Di akhir wawancara, Ia juga meminta BPK RI melakukan audit komperhensif sebelum merger. “Kalau perlu kami akan ke BPK untuk minta audit komperhensif terhadap 19 PD. BPR di Kab Cirebon ini. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa dibalik PD. BPR ini ada uang rakyat lewat modal penyertaan pemda/Pemprov melalui APBD,” tegasnya.
Koko juga mengimbau agar audit komperhensif yang dilakukan nanti menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang profesional. “KAP nya harus yang profesional jangan yang asal audit terus bubar. Ini penting untuk memastikan dugaan fraud (kecurangan), seperti pembukuan ganda. Jadi kalau pun hal itu terjadi nanti akan ketahuan. Sedangkan kaitan untuk tim seleksi, hasil psikotes, dan hasil UKK para calon direksi serta dewan pengawas PD. BPR juga dalam pantauan kami,” tegasnya.
Saat Jabar Publisher hendak mengkonfirmasikan masalah ini para pihak terkait, seperti Bagian Perekonomian Setda Kab Cirebon, Tim Teknis, dan Komisi II DPRD Kab Cirebon, Jumat (15/3/2019) tidak ada ditempat. Khusus Komisi II DPRD, mereka baru saja pulang dari kunjungan kerja di Bali.
Adapun Dirut PD. BPR Babakan Suating, yang sedianya bisa dikonfirmasi mewakili PD. BPR terkait rencana marger ini, sedang tidak berada di kantornya. “Dari pagi ibu gak ke kantor, katanya sih ada rapat Direksi di Sumber,” kata karyawan PD BPR Babakan. (jay/adi/gfr)
Begini Carut Marut PD. BPR Di Kab Cirebon Menuju Merger Jadi Bank BKC
