Kenapa Namanya PD. BPR Babakan dan Asjap, Bukan PD BPR Kab Cirebon?
Ia dan rekan-rekannya di BPR juga mempertanyakan soal penggunaan nama PD. BPR pasca marger yakni, “PD BPR Babakan dan PD. BPR Asjap”. Padahal dalam Permen ditegaskan ‘Penulisan nama BPR berbentuk Perumda dan Perseroda tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini’.
“Kenapa namanya BPR Astanajapura dan Babakan, kenapa nggak langsung Perseroda sesuai Permen halaman 7. Kan isu yang berkembang di masyarakat BPR yang lain itu seolah-olah jelek, yang bagus cuma BPR dan Asjap dan Babakan saja. Kami jelas tidak terima! Nanti BPR kami dibilang jelek sama nasabah. Karena nanti namanya diganti jadi ‘BPR Gegesik Cabang Asjap’, atau ‘BPR Gebang Cabang Babakan’. Yang pas itu harusnya ‘BPR Kab Cirebon Cabang Babakan, Cabang Waled, Cabang Karangsembung, Cabang Sindanglaut, Cabang Cirebon Barat, dan seterusnya’. Jadi jelas, penggunaan nama ini tidak fair. Yang pas itu pakai nama BPR Kab Cirebon, dan 19 BPR lainnya sebagai kantor cabang,” kritik sumber.
Untuk diketahui, pembuatan nama “BPR Babakan dan BPR Astana Japura” itu ditandatangani oleh DPRD Kab Cirebon tahun 2018 lalu sewaktu kepemimpinan Bupati Cirebon dijabat oleh Selly Gantina selaku Plt Bupati (bukan bupati definitif). Adapun dalam surat Pengumuman Uji Kelayakan dan Kepatutan Anggota Calon Dewan Pengawas dan Anggota Direksi PD. BPR ditandatangani oleh Drs. H. Harry Safari M, MM selaku Pembina Utama Muda.
Ditemui secara terpisah, narsum ketiga dari internal BPR juga menyebutkan bahwa prosentase pegawai BPR antara real rekrutmen dan kolega/kerabat yang direkrut oleh orang dalam, boleh dibilang fantastis. Jadi tak salah jika BPR ini menjadi kerajaan kecil bagi para Direksi yang sudah makan asam garam itu. “Prosentasenya 40:60 antara kolega dan pegawai yang benar-benar hasil rekrutmen BPR. Yang saya khawatirkan justru nasib karyawan seperti saya akan seperti apa setelah merger nanti,” keluhnya.