CIREBON – Ketua DPRD Kabuaten Cirebon, H Mustofa SH angkat bicara soal insiden pemukulan yang terjadi di rumah dinasnya pada Senin (24/12/2018) lalu.
Diceritakan Mustofa, persoalan sebenarnya ada kaitannya dengan Kuwu Gempol. Karena Feri Yanto Sandria dan Mohammad Taufik Hidayat yang merupakan perangkat desa, harus mendapat surat pengunduran diri terlebih dahulu dari partai agar bisa mendapatkan penghasilan tetap atau siltap.
“Padahal itu tidak ada kaitannya dengan partai, ketika yang bersangkutan sudah membuat surat pengunduran diri itu selesai. Ditambah lagi, setelah diselidiki tidak cairnya siltap dan juga Dana Desa (DD). Dikarenakan kuwu desa setempat tengah tersandung kasus hukum. Artinya, pencairan siltap itu bukan bergantung pada ada atau tidak adanya surat pengunduran diri dari partai,” tutur Mustofa kepada wartawan, Rabu (26/12/2018).
Baca Juga:Hujan Abu Vulkanik Di Banten Mulai Turun, Petanda Apa Ini?Korban Pemukulan Di Rumdin Ketua DPRD Kab Cirebon Minta Kasusnya Diusut Tuntas
Namun, lanjut Mustofa, kedua perangkat desa tersebut terus mencari H Mustofa selaku Ketua DPC PDIP untuk meminta surat pengunduran diri. Karena Ketua DPC PDIP yang juga Ketua DPRD itu tengah melaksanakan kunjungan kerja, kedua orang tersebut kesulitan menemuinya. Hingga akhirnya, mungkin keduanya meminta bantuan anggota LSM, yang diketahui bernama Hari Dian Alan Nuari.
Masih dikatakan Jimust sapaan akrabnya Mustofa, kemudian dalam akun media sosialnya, Dian mengungkapkan kekesalannya karena merasa dua rekannya kesulitan menemui Ketua DPC PDIP yang juga sebagai Ketua DPRD tersebut. Bahkan salah satu postingannya mendapat tanggapan dari Ketua LSM Kompak. Statusnya tersebut dianggap terlalu mendeskriditkan pimpinan partai oleh ormas Banteng Muda Indonesia (BMI). Oleh karena itu, BMI selaku ormas PDIP merasa keberatan jika ada LSM yang ikut campur dengan urusan internal Desa Gempol.
Pada hari Senin lalu, kedua perangkat desa tersebut mendatangi rumah dinas didampingi Dian Alan Nuari dan juga Budi Nugraha. “Saya kira pada saat itu (Senin,red) yang datang Kuwu Gempol, perangkat desa, dan BPD. Termasuk Ketua Kompak karena saya ingin minta klarifikasi, ternyata yang datang itu Dian dan juga Budi. Selain perangkat desa ini kan gak ada kepentingan, tapi tetap saya akomodir karena memang saya menempatkan rumah dinas ini sebagai rumah aspirasi masyarakat,” katanya.