CIREBON – Maraknya isu pengembangan Cirebon Timur menjadi kawasan industri, menimbulkan keresahan di masyarakat. Beredar kabar bahwa salah satu pabrik yang akan dibangun dalam Mega Proyek ini adalah pabrik baja besi. Guna meluruskan informasi yang santer ini, JP melakukan penelusuran apakah kabar itu benar-benar ada atau hanya sekedar hoax?
Lokasi yang akan dijadikan tempat didirikannya Pabrik Besi Baja itu menurut informasi berada di Desa Melakasari, Kec Gebang, Kab Cirebon dengan luas tanah sekitar 311 Hektar.
Mengingat semakin santernya isu itu, Tim JP akhirnya mendatangi Kantor Kuwu Melakasari untuk mendapatkan info valid terkait rencana tersebut.
Baca Juga:Simak, Begini Hasil Kunjungan Kerja Humas Pemkab Cirebon ke Gianyar BaliMeningkatkan Kualitas Kehumasan, Bagian Humas Pemkab Cirebon Lakukan Kunjungan ke Kabupaten Gianyar Provinsi Bali
Kuwu Melakasari, H. Tarmudi, Selasa (4/12/2018) mengatakan, bahwa hingga kini kabar pembangunan pabrik baja itu baru sebatas wacana. “Kalau perencanaan sih ada, tapi sampai saat ini tidak ada kepastiannya. Banyak yang datang ke saya ngaku-ngaku dari PT. Besi Baja Nusantara (BBN) dan menawarkan bahwa tanah di wilayah Melakasari layak untuk pabrik baja besi. Yang pertama ada Pak Yusup yang intinya meminta dilegalitaskan dulu 50 Hektar dari jumlah luas tanah 311 Hektar. Dan sampai sekarang tidak ada kabarnya lagi. Lalu nyusul lagi ada yang namanya Wawan, dia bilangnya artis sinetron. Terus dari Semarang ngaku lagi, namanya Joko Prabowo dan satu nama lagi Ahmad Hartono,” ungkap Tarmudi.
Kuwu menjelaskan, pihak Pemdes Melakasari juga pernah diundang ke Hotel Aston oleh Hartono, Wawan, Yusuf dan Joko Prabowo guna membicarakan tentang lahan untuk PT. BBN ini. “Sampai pada akhirnya isu ini berkembang, semakin banyak yang tahu. Tapi sudah lama sekali tidak ada tidak lanjutannya. Mereka bilang, katanya bulan Desember 2018 ini akan ada pembayaran untuk tanah. Tapi nyatanya semua menghilang,” jelasnya.
Kuwu juga menyayangkan sikap para investor siluman itu karena sebagai pucuk pemerintah di desa, Ia sudah mengeluarkan modal. “Prinsipnya, kalau ada pembayaran ya bisa diurus, soalnya saya juga sudah keluar modal untuk pengukuran tanah guna ijin ke BPN sama biaya buat transport anak buah karena kita membentuk tim,” tegasnya.