“Kita buat dulu oleh pak Arifin dan rekan-rekannya, setelah itu saya akan coba berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu swasta maupun juga BUMD,” lanjutnya.
Sebelumnya, Ketua Bidang Ekonomi dan Koordinator LPPOM MUI Jabar Mustofa Jamaludin menekankan pentingnya peran sertifikat halal dalam menarik Minak konsumen, yang berdampak pada peningkatan ekonomi kreatif masyarakat. Di Jawa Barat sendiri, katanya, jumlah UKM yang membutuhkan sertifikasi halal berjumlah hampir satu juta UKM, namun baru sekitar 23.000 UKM saja yang sudah bersertifikat halal.
Mustofa juga menyanjung perhatian Pemda Jabar pada sertifikasi halal ini, sehingga Jabar sudah dinobatkan sebagai salah satu provinsi halal di Indonesia. Ia berharap, Jawa Barat mampu menjadi provinsi halal tingkat internasional pada tahun 2020 mendatang.
Baca Juga:Sunjaya-Imron Resmi Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati TerpilihGMPC Geram Soal Galian C, Senin Bakal Luruk Satpol PP
“Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKM yang bersertifikat halal penjualannya lebih besar. Ini berarti ada korelasi antara sertifikasi halal dengan daya tarik konsumen,” ujar Mustofa.
“Perhatian Pemda Jabar terhadap UKM sangat luar biasa. Kita harap tahun 2020 nanti Jabar bisa menjadi provinsi halal tingkat internasional,” katanya. (rls/hms)