“Saya pikir itu pertanyaan sederhana, apa susahnya dijawab. Kalah menang bagi kami sudah biasa, tapi yang pasti kami akan tetap fight mengawal kasus ini,” tegasnya. Pihaknya kembali menegaskan tidak akan menandatangani hasil Pleno karena alasan-alasan tersebut. “Kami menyatakan oposisi dan spirit Cirebon Baru akan tetap dilakukan,” tandas Rifki.
Siap Hadirkan 100 Ribu Saksi untuk Buktikan Money Politics
Sementara itu, dengan nada tenang, Muhamad Luthfi selaku Calon Bupati nomor urut 4 menyampaikan statmentnya. Ia mengaku bersyukur, pelaksanaan Pilkada di Kab Cirebon berjalan dengan aman, damai dan tanpa gesekan. Selanjutnya, Ia menyatakan apapun hasilnya, Pilkada 2018 adalah yang terbaik. Namun pada poin ulasan ketiga, Ia membeberkan fakta terkait evaluasi seluruh proses pilkada ini, dimana banyak ditemukan kejanggalan dan indikasi kecurangan.
“Setelah kami evaluasi, proses pilkada ini banyak persoalan, banyak kejanggalan yang dilakukan oleh salah satu paslon. Kami hanya menuntut keadilan kepada KPU dan Panwaslu dalam menyikapi ini. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri, ada puluhan ribu orang yang diberi Rp 10 ribu oleh salah satu paslon. Bahkan jika kami diminta menghadirkan 10 ribu saksi, kami siap hadirkan 100 ribu saksi,” ulas Luthfi.
Baca Juga:Besok, Rapat Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilgub Jabar dan Pilbup CirebonJalan Rusak Depan Perum Korpri Sengaja Dibiarkan, Ada Apa?
Ia menilai kedua pelanggaran berat pemilu, yang membuat salah satu paslon bisa didiskualifikasi sudah terjadi di Kabupaten Cirebon. “Dua hal yang bisa membuat paslon didiskualifikasi adalah pelanggaran laporan dana kampanye dan money politik. Apalagi ada indikasi ASN memihak salah satu calon dari mulai kuwu hingga camat. Kalau kepala dinas lebih banyak lagi,” terangnya.
Luthfi juga mengaku tidak tertarik untuk maju ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan memilih menempuh jalan lainnya. “Kita gak tertarik ke MK. Yang pasti sebelum proses ini final, saya ingin sampaikan fakta di lapangan,” pungkasnya. (jay/gfr)