Hingga saat ini, Moermahadi mengatakan di antara provinsi lain hanya Jawa Barat yang telah meraih Opini WTP tujuh kali berturut-turut. “Belum ada (provinsi lain), baru Jawa Barat. Saya juga bilang tadi ke Pak Gub. kalau langit itu ada tujuh lapis, sampai lapis ketujuh Pak Gub. pas habis pas tujuh itu,” canda Moermahadi disambut tawa Aher.
Ditemui usai paripurna, Aher bersyukur atas raihan Opini WTP ini. Hal ini tidak lepas dari komitmen dan kerja kerasnya bersama jajaran Pemda Provinsi Jawa Barat. “Kita bersyukur bisa mempertahankan Opini WTP kali ini menjadi tujuh kali berturut-turut. Tentu kita harus terus berusaha menjaga ini,” harap Aher.
Pada 29 Maret 2018 lalu, Pemda Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada BPK. Laporan itu terdiri dari; (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo anggaran lebih, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, (5) Neraca, serta (6) Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Baca Juga:Selebaran Black Campaign Sudah Nyebar, Kalinga dan Qomar Lapor PolisiJelang Sahur, Polsek Asjap Amankan Dua Penyebar Fitnah Paslon Bupati Cirebon
Sementara itu, capaian Opini WTP ini juga mendapat apresiasi dari DPRD Jawa Barat. “Kami mengapresiasi kerja keras seluruh Pemprov Jawa Barat yang telah mempertahankan Opini WTP yang diperoleh Jawa Barat dan kali ini yang ketujuh kalinya,” tutur Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari usai paripurna.
Ineu berharap efektifitas, akuntabilitas, dan tranparansi yang dijaga dalam laporan keuangan ini harus menjadi bagian penting dalam keseharian pelaksanaan keuangan di Jawa Barat. Selain itu, Ineu juga meminta agar Opini WTP ini harus terus dipertahankan siapapun yang akan memimpin Jawa Barat mendatang.
“Ke depan tentu ini harus dipertahankan. Tadi saya katakan di Paripurna secara jelas, siapapun nanti (Gubernur) yang memimpin ini harus menjadi modal Jawa Barat dalam memperoleh WTP untuk setiap laporan keuangannya,” ucap Ineu.
Kisah Awal Jabar Raih WTP
Gubernur Ahmad Heryawan menceritakan bahwa pihaknya sulit membuat laporan keuangan tanpa dilakukan oleh ahlinya. Pada 2009-2010 Jawa Barat mendapat jatah CPNS hingga 160 orang. Dari jumlah ini, Jawa Barat pun meminta kepada BKN separuhnya adalah akuntan.