Akhirnya, CV Kronos melakukan pembelian server tersebut ke sebuah vendor bernama CV Wirautama. Namun setelah dicek, CV Wirautama tidak terdaftar di e-katalog sebagai CV yang menyediakan server billing system. CV Wirautama merupakan CV yang bergerak dibidang garmen dan manufaktur di daerah Cimahi.
Singkat sumber, CV Kronos akhirnya menyanggupi bahwa server billing system RSUD Waled siap diuji coba pada Desember 2017. “Awalnya dia janji ke manajemen 1 Desember uji coba dan mulai bisa dipakai pada 1 Januari. Tapi faktanya, Desember lewat, Januari juga lewat (belum diuji coba). Akhirnya pada 1 Februari 2018, Kabag Perencanaan mengambil keputusan untuk menyerahkan data RS ke mereka (CV Kronos). Kata kabag, mau ancur-ancuran masa bodo,” ujarnya.
Tepat tengah malam per tanggal 1 Februari 2018, server billing system tersebut akhirnya ‘dipaksa’ beroperasi padahal belum siap. Ternyata benar, setelah aktivasi dilakukan, kondisinya amburadul, banyak data yang kacau, tertukar, salah input dan sebagainya. Seperti contoh kasus, seorang pasien BPJS mau menyelesaikan administrasi ternyata yang muncul pada data RS adalah pasien umum, tarif pemeriksaan lab yang seharusnya Rp 100 ribu tapi muncul angka lain, dan banyak lagi fakta kacau lainnya.
Baca Juga:Kuwu Pasaleman Fokus Padatkan Tanah untuk Bangun Pasar DesaBanyak Gedung Tinggi Damkar Butuh Armada Skylift
Kondisi ini juga sempat menjadi buah mulut di jajaran manajemen dan pasien di RS Waled selama beberapa minggu, bahkan penghitungan administrasi akhirnya diinput secara manual. Namun, jajaran manajemen sendiri tak bisa bertindak tegas, mengingat pelaksanaan proyek jasa teknologi tersebut tanpa diikat kerja sama. Akhirnya pihak CV Kronos pun bisa menuntut banyak hal kepada manajemen RS termasuk dengan meminta biaya akomodasi yang fantastis. Borok kinerja CV Kronos maupun jajaran di internal RSUD Waled baru terungkap dalam rapat evaluasi awal April lalu.
Ada Akomodasi Rp 12 Juta Tiap Minggu
Sumber terpercaya itu, kembali mengupas masalah bobroknya pengadaan server billing sistem di RSUD Waled, terkait adanya biaya akomodasi sebesar Rp 12 juta per minggu. “Yang lebih aneh lagi, ini kan belum ada kontrak kerjasama (dengan CV. Kronos), tapi setiap Abdullah datang ke sini, akomodasi ditanggung RS sebesar Rp 12 juta per minggu. Kata orang keuangan, per Desember 2017 kemarin saja, sudah mencapai Rp 500 juta. Dan saya perkirakan sampai sekarang ini mencapai 900 juta, itu sudah termasuk server. Entah di belakang ada deal-deal apa, yang saya sayangkan ini kan belum ada kontrak kerjasama, kok bisa membela mati-matian,” ucapnya.