CIREBON – Lagi-lagi deretan masalah menerpa RSUD Waled. Belum tuntas kasus korupsi yang tengah diusut para penegak hukum, pemberian insentif karyawan Rp 200 ribu per bulan yang dinilai tak manusiawi, kini masalah kembali meradang terkait pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Waled yang molor dari target.
Bahkan, pembangunan gedung yang menelan anggaran Rp 4,7 miliar itu, kini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Temuan tersebut kini tengah dievaluasi oleh BPK dan akan dituangkan secara formal dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2017.
Sekedar mengingatkan, Direktur RSUD Waled dr. H. Budi Setiawan Soenjaya sempat mengumumkan optimismenya bahwa Januari 2018, gedung IGD baru RSUD Waled yang bersumber dari APBD Kab Cirebon tahun 2017, sudah bisa digunakan. “Insya Allah, Januari 2018 gedung ini sudah bisa langsung digunakan,” katanya dalam acara Safari Pembangunan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra Desember 2017 lalu.
Baca Juga:Kalapas Cikarang Resmikan Porseni Minta Uang untuk Pilkada, Bupati Dan Tiga Kadis Jadi Tersangka KPK
Namun faktanya, hingga April 2018, gedung tersebut masih kosong mlompong dan sama sekali belum bisa digunakan untuk melayani masyarakat. Hal ini memicu pertanyaan dari sejumlah pihak, salah satunya sumber JP yang juga pemerhati program kesehatan. “Pertanyaannya, kenapa belum bisa digunakan? Padahal kan akhir tahun lalu, manajemen bilang bahwa awal 2018 IGD sudah dipakai. Ini sudah melenceng jauh dari target, ada apa ini,” ujarnya.
Sedangkan informasi lainnya menyebutkan bahwa molornya pengoperasian IGD RSUD Waled salah satunya karena pembangunan gedung baru itu jadi temuan serius BPK. “Iya betul, jadi temuan BPK, dan sekarang pihak RS sedang menunggu jawaban/hasil dari mereka (BPK-red),” jelas sumber yang sudah belasan tahun bekerja di RSUD Waled ini.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek IGD RSUD Waled, Soleh Bastaman saat dikonfirmasi JP menjelaskan, bahwa keterlambatan pengoperasian IGD ini karena terhambat masalah pengadaan AC. “Pada saat RAB (rancangan anggaran bangunan) dari Rp 4,7 miliar itu tidak termasuk AC. Tapi kami sudah diwarning pak direktur dan kini sedang dihitung. Biayanya sekitar Rp 500 juta untuk AC, cukup mahal memang, karena dua lantai,” ungkap Soleh, Selasa (10/4/2018) saat ditemui JP dikantornya.