“Hal lainnya, mampu menahan penduduk desa, untuk terus berada di desa, dengan cara memberikan fasilitas bagi kehidupan sejahtera bagi mereka, hiji desa hiji leuit duit, hiji kampung hiji bumbung,” ungkap Doktor yang ahli bidang ilmu Desain dan Budaya Visual.
Untuk aspek Kebudayaan, kata Acep, pemimpin mendatang dapat memahami kebudayaan dalam arti bukan sekedar kebudayaan yang tangible (kebendaan), tapi juga intangible; bukan sekedar tradisi, tapi juga modernitas dan kontemporeritas bukan hiburan, tapi juga pemikiran dan spiritualitas bagaimana cagub dapat memahami kreativitas warga, bukan sekedar memotivasi dan mendompleng tapi juga menciptakan institusi-institusi untuk terbentuknya kreativitas itu (lembaga produksi, distribusi, kritik, eksibisi, riset, dst).
“Bagaimana Cagub dapat memahami kebudayaan untuk membangun karakter, khususnya karakter kepemimpinannya maupun warganya bagaimana cagub dapat memahami kepemimpinan berbasis kebudayaan dan kearifan lokal, yakni kepemimpinan yang memiliki identitas yang membedakan dirinya dari gubernur di daerah lain,” jelas Acep.
Sementara, lanjut Acep menjelaskan, dari aspek sumber daya alam, sejauh mana Calon Gubernur dapat mengeksplorasi alam Jabar yang kaya, mulai lingkar terluar hingga terdalam, bagaimana wisata alam pantai di berbagai sudut lingkar luar dipahami, dikembangkan, dan dibangun terutama untuk warga di lingkar terdekat.
Baca Juga:Sobirin: Panwaslu Harus Seriusi Kasus Sekdes Dukung MendukungDinkes Tunda Imunisasi Difteri, Begini Penjelasan Kadinkes
“Sejauh mana Calon Gubernur memiliki keberpihakan kepada warga jawa barat dalam kepemilikan tanah dan bagaimana Cagub bisa membuat rasio perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah, berapa jengkal penduduk harus memiliki tanah, harus ada wajib memiliki kekayaan di samping menjadi wajib pajak, kalau DKI punya program rumah tanpa DP, untuk di Jabar, bisakah petani buruh memiliki lahan pertanian tanpa DP?, misalnya,” jelas Doktor yang telah menyelesaikan berbagai riset dan kajian, salah satunya Techno-Aesthetic sebuah kajian mengenai teknologi dan pengaruhnya terhadap wujud dan cara berekspresi (2013).
“Jangan sampai segala kekayaan yang dimiliki Jawa Barat, berbalik menjadi ancaman keamanan jika tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah,” pungkas Acep.
Ditempat yang sama, Dr. Yusa Djuyandi mengingatkan, potensi ancaman keamanan tak hanya datang dari luar berupa ancaman fisik, seperti konflik dan militer, tetapi ancaman non fisik berupa ketersediaan pangan lebih mengancam, karena dampaknya tak hanya skala regional tapi juga mempengaruhi stabilitas nasional. “Untuk itu diperlukan sinergitas yang komperhensif antara pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat demi menjaga stabilitas,” tandasnya. (cuy)