Guna mengadaptasi sistem koordinasi tersebut, Netty mengungkapkan sebaiknya ada pembagian beban kerja pembiayaan yang didistribusikan pada berbagai perangkat daerah, bukan hanya dibebankan pada satu pihak, yakni Disperindag. Keterlibatan perangkat-perangkat daerah dalam hal ini tentu dapat menjadi salah satu bentuk dukungan yang dapat mengakomodasi baik pada Dekranasda maupun pada para perajin dan produsen lokal agar dapat memperluas akses pasarnya, berjejaring dan menambah wawasan tentang bisnis yang digelutinya.
“Meskipun kerja-kerja kita sudah mulai koordinatif tapi tentu akan lebih baik dan semakin prima. Termasuk peluang dan kesempatan kita untuk mempromosikan kerajinan semakin tahun yang mem-back up yang memberikan dukungan bukan hanya satu perangkat searah tapi beberapa perangkat daerah ikut mengalokasikan angaran untuk upaya-upaya pengembangan yang kita lakukan,” jelas Netty.
“Mungkin ke depan akan kita elaborasi beberapa hal yang memang bisa langsung diadvokasi dengan beberapa perangkat daerah tertentu. Mudah-mudahan ini jadi satu hal yang dapat kita kawal baik dari sisi aturan, jadi semakin ringan beban yang kita miliki di disperindag karena memang ada pendistribusian beban kerja,” sambungnya.
Baca Juga:Delapan Bulan Diperbaiki, Jembatan Cipamingkis Resmi Bisa Digunakan LagiSetelah Infrastruktur, Jokowi: Kita Akan Konsentrasi Membangun SDM
Lebih lanjut Netty mengatakan, pihaknya akan segera merancang pertemuan dengan berbagai OPD di lingkungan pemprov Jabar guna membentuk sistem koordinasi terpadu, dalam rangka meningkatkan potensi UKM se-Jabar. Ia sangat yakin, dampak positif sistem koordinasi ini bukan hanya dirasakan pada peningkatan kesejahteraan para pengrajin, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi kerajinan Jabar di pasar nasional maupun internasional. (rls/hms)